RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang tetap menggelar Pawai Budaya dalam rangka memperingati Hari Jadi Otonom Ke-24 Kota Tanjungpinang meski tengah melakukan efisiensi anggaran di sejumlah sektor. Kegiatan seremonial yang menelan biaya tidak sedikit itu memicu kritik dari berbagai kalangan yang menilai Pemko kurang sensitif terhadap kondisi fiskal daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, mengatakan bahwa pawai budaya bukan sekadar acara hiburan, tetapi bagian dari upaya memperkuat identitas budaya dan kebersamaan masyarakat. Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kritik publik.
“Pawai budaya ini adalah bentuk peringatan hari jadi otonom ke-24. Kami ingin memperlihatkan bahwa Tanjungpinang tetap berbudaya dan menjunjung nilai adat sebagai jati diri kota,” ujar Teguh, Jumat (10/10).
Meski dikemas dengan tema pelestarian budaya, kegiatan ini dianggap kontras dengan upaya pemerintah melakukan penghematan di berbagai bidang, termasuk pembatasan belanja pegawai dan kegiatan nonprioritas. Sejumlah pihak mempertanyakan relevansi kegiatan seremonial besar ketika kondisi keuangan daerah sedang ketat.
“Pemerintah seharusnya fokus pada program yang langsung dirasakan masyarakat seperti perbaikan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, bukan pada kegiatan yang sifatnya seremonial,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.
Selain itu, beberapa kalangan menilai pawai budaya tahun ini tidak menampilkan kekhasan adat lokal secara mendalam. Kegiatan lebih didominasi tampilan umum dari berbagai kelompok tanpa konsep yang kuat untuk menggali nilai budaya Melayu sebagai akar identitas Tanjungpinang.
Menanggapi hal itu, Teguh menjelaskan bahwa konsep pawai memang dirancang inklusif agar seluruh kelompok masyarakat dapat berpartisipasi. “Kami ingin memperlihatkan wajah Tanjungpinang yang beragam dan terbuka. Adat Melayu tetap menjadi ruh, tetapi kami juga memberi ruang bagi budaya lain,” jelasnya.
Namun demikian, sebagian warga menilai inklusivitas tidak cukup menjadi alasan untuk mengalokasikan dana besar di tengah kebutuhan mendesak lainnya. Mereka menilai kegiatan seperti ini seharusnya dilakukan secara sederhana dan efisien.
Sementara itu, Pemko berdalih kegiatan budaya juga berkontribusi terhadap ekonomi lokal. Menurut Teguh, pawai budaya mendorong aktivitas jual beli masyarakat, terutama pedagang kaki lima dan pelaku UMKM. “Kegiatan ini menggerakkan ekonomi warga dan memberi efek berganda,” katanya.
Meski begitu, pengamat ekonomi daerah menilai dampak ekonomi kegiatan tersebut bersifat sesaat dan tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. “Efek ekonomi dari acara budaya biasanya hanya berlangsung sementara. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar seorang akademisi lokal.
Dalam kondisi fiskal yang menuntut efisiensi, keputusan Pemko menggelar pawai budaya secara besar-besaran menimbulkan pertanyaan publik mengenai skala prioritas penggunaan APBD. Kritik pun bermunculan karena banyak sektor lain justru harus menunda program akibat pemangkasan anggaran.
Perayaan hari jadi otonomi daerah sejatinya bisa dilaksanakan dengan konsep sederhana tanpa mengurangi makna kebersamaan dan pelestarian budaya. Namun, langkah Pemko memilih jalur seremonial justru dinilai berpotensi memperburuk persepsi publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dengan dalih pelestarian budaya dan kebangkitan ekonomi, kegiatan ini tetap berjalan di tengah dorongan agar pemerintah menata ulang arah belanja agar lebih efisien dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (RK9)
