RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Pemerintah pusat menetapkan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, sebagai kawasan percontohan nasional pengembangan wisata halal. Langkah ini diharapkan menjadi titik awal pembentukan ekosistem wisata halal yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat lokal.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, menegaskan bahwa Pulau Penyengat kini bukan hanya destinasi wisata sejarah, tetapi juga ikon baru wisata halal Indonesia.
“Pulau Penyengat adalah simbol sejarah, budaya, dan kini menjadi simbol halal tourism Indonesia,” ujar Haikal Hasan dalam kunjungan kerjanya bersama Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, Kamis (16/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung sejumlah titik wisata religi dan budaya di Pulau Penyengat, termasuk Masjid Sultan Riau yang menjadi pusat spiritual masyarakat setempat.
Momentum itu juga dimanfaatkan untuk menyerahkan sertifikat halal bagi 438 produk UMKM Pulau Penyengat, hasil kolaborasi antara BPJPH dan Kementerian Pariwisata.
Menurut Haikal, dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad menjadi faktor penting dalam percepatan pengembangan wisata halal di kawasan ini.
“Gubernur Ansar dan jajarannya sangat progresif dalam mendukung sertifikasi halal dan wisata halal. Ini bentuk sinergi pemerintah daerah dengan pusat yang ideal,” tuturnya.
Haikal menambahkan, tren global menunjukkan bahwa produk dan wisata halal tidak lagi terbatas pada kebutuhan umat Muslim, tetapi telah menjadi simbol kualitas dan kepercayaan di pasar internasional.
“Dunia kini menerima bahwa halal is for all. Dari Rusia, Amerika, Korea, hingga China, produk halal menjadi standar kebersihan, transparansi, dan mutu,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana menyebut program sertifikasi halal bagi produk UMKM di desa wisata telah membuahkan hasil nyata sejak diluncurkan pertengahan tahun ini.
“Sejak Juli 2025, program pilot project sertifikasi halal di 20 desa wisata menunjukkan hasil menggembirakan. Pulau Penyengat menjadi salah satu yang paling siap dan progresif,” ungkapnya.
Hingga pertengahan Oktober, sebanyak 438 produk UMKM di Pulau Penyengat telah resmi tersertifikasi halal, mulai dari kuliner, suvenir, hingga layanan wisata.
Ke depan, Kementerian Pariwisata bersama BPJPH berencana memperluas program ini ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi sebagai bagian dari penguatan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.
Langkah besar ini, kata Widiyanti, menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia.
“Pulau Penyengat memiliki warisan budaya, nilai religius, dan semangat masyarakat yang luar biasa. Ini adalah titik ideal untuk membangun model pariwisata halal yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad turut menyambut baik langkah BPJPH dan Kemenparekraf yang terus mendorong pertumbuhan industri halal di wilayahnya.
“Kepri kini menjadi salah satu daerah dengan indeks industri halal tertinggi di Indonesia. Wisata halal dan kuliner halal akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang sehat dan kompetitif,” ujar Ansar.
Kegiatan di Pulau Penyengat tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Ketua TP-PKK Kepri Dewi Kumalasari Ansar, Ketua BKOW Kepri Nenny Dwiyana Nyanyang, serta jajaran Forkopimda lainnya.
Dengan berbagai dukungan lintas sektor itu, Pulau Penyengat kini dipandang bukan sekadar destinasi sejarah, melainkan laboratorium hidup pengembangan wisata halal Indonesia — tempat tradisi, ekonomi, dan nilai spiritual bertemu dalam satu harmoni. (Adv)
