RiauKepri.com, ANAMBAS – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) II Tahun 2025 di Hotel Tarempa Beach, Sabtu (18/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, S.E., Ketua DPRD Kepulauan Anambas, Danlanal Tarempa, Kapolres Anambas, Kasi Intel Kejari Anambas, sejumlah kepala OPD, serta perwakilan berbagai organisasi. Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan.
Muscab kali ini mengusung tema “Nelayan Sebagai Motor Penggerak Ekonomi dan Perikanan Berkelanjutan.”
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, S.E., menegaskan bahwa nelayan tidak hanya berperan sebagai pencari ikan, tetapi juga sebagai pahlawan ekonomi dan penjaga kedaulatan bangsa di wilayah perbatasan.
“Nelayan tidak hanya pencari ikan. Mereka adalah pahlawan ekonomi dan penjaga kedaulatan bangsa di wilayah perbatasan,” ujar Raja Bayu.
Ia menambahkan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai langkah nyata. Salah satunya dengan membangun dan meningkatkan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan nelayan, tempat pelelangan ikan, cold storage, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Kami sedang berproses untuk mendapatkan pelabuhan perikanan antar pulau. Sebagai daerah kepulauan dengan 98 persen lautan dan hanya 2 persen daratan, di situlah letak keunggulan kita sebagai daerah kelautan,” jelasnya.
Beberapa program prioritas pemerintah daerah yang tengah dijalankan meliputi:
- Akses permodalan untuk perluasan usaha tangkap dan pengolahan hasil laut.
- Penyediaan BBM bersubsidi dan alat tangkap ramah lingkungan.
- Pelatihan serta pendampingan nelayan guna meningkatkan nilai tambah produk.
- Pemberdayaan kelompok nelayan perempuan dan generasi muda pesisir.
Dalam kesempatan itu, Raja Bayu juga menyampaikan bahwa Bupati Kepulauan Anambas telah bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta untuk mengusulkan pembangunan 22 kampung nelayan, yang diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2026 mendatang.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan pendekatan Blue Economy, yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.
“Setiap perahu yang berlayar, setiap bendera yang berkibar di buritan kapal nelayan, adalah simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Nelayan bukan hanya pelaku ekonomi, mereka juga penjaga batas negeri ini,” pungkasnya. (RK15)
