RiauKepri.com, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (31/10/2025).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemko Batam dalam menyiapkan diri menghadapi tahap pemeriksaan terinci BPK atas pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2025. Sebelumnya, tim BPK telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan selama 18 hari kerja yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Firmansyah menegaskan bahwa Pemko Batam mendukung penuh proses pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola keuangan yang bersih dan sesuai prinsip good governance.
“Kami menyambut baik pemeriksaan oleh BPK karena ini menjadi ruang evaluasi bagi kami untuk memperkuat integritas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan dukungan maksimal selama proses pemeriksaan berlangsung, dengan menyiapkan dokumen dan data pendukung secara lengkap.
“Kami ingin pemeriksaan ini berjalan lancar, terbuka, dan menjadi bukti bahwa Pemko Batam berkomitmen penuh terhadap transparansi publik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK, Maurid Riono Hutapea, menyampaikan bahwa pemeriksaan terinci akan dimulai pada awal November 2025. Pemeriksaan tersebut akan berfokus pada pendalaman terhadap temuan awal dari tahap sebelumnya.
“Tujuannya memastikan apakah pengelolaan belanja daerah Pemko Batam Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Rapat exit meeting turut dihadiri oleh tim pemeriksa BPK, perwakilan Inspektorat Daerah, serta para kepala OPD di lingkungan Pemko Batam. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran daerah.
Dengan langkah ini, Pemko Batam menegaskan tekadnya menjadi salah satu daerah di Indonesia yang konsisten menerapkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik dalam setiap pengelolaan keuangan pemerintah. (RK6)
