RiauKepri.com, KARIMUN – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong penguatan koperasi desa melalui program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar pelatihan khusus bagi pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Karimun, Senin (24/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Karimun 21 itu menjadi bagian dari strategi Diskop UKM Kepri untuk memastikan koperasi memiliki kualitas pengelolaan yang lebih profesional dan sesuai prinsip-prinsip perkoperasian modern.
Kepala Diskop UKM Kepri, Riki Rionaldi, menegaskan bahwa pelatihan tersebut dirancang sebagai penguatan fundamental bagi pengurus koperasi. Menurutnya, keberlanjutan koperasi harus bertumpu pada nilai gotong royong yang menjadi ciri khas ekonomi kerakyatan.
“Pelatihan ini menekankan bahwa prinsip gotong royong harus menjadi kunci dalam menjalankan koperasi,” ujar Riki.
Ia menjelaskan, program pengembangan KDKMP tidak hanya dilakukan oleh dinas, tetapi melibatkan banyak pihak, termasuk personel TNI yang tergabung dalam BKO Agrinas. Keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan pun menjadi bagian penting dalam memperkuat basis koperasi di tingkat lokal.
Riki menyebutkan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan KDKMP adalah sinergi antarlembaga. Karena itu, komunikasi intensif antarinstansi pemerintah, aparat desa, serta pihak pengembang program harus terus dijaga.
“Tujuannya sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota koperasi. Untuk mencapainya, sangat penting sinergi dan komunikasi yang baik,” katanya.
Selain penguatan SDM, Diskop UKM Kepri juga menyoroti kebutuhan strategis berupa penyiapan lahan koperasi. Riki menyampaikan bahwa penentuan lokasi harus terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, terutama karena berkaitan dengan rancangan tata ruang wilayah.
Menurutnya, peran Bupati Karimun menjadi krusial dalam memastikan lahan dapat segera ditetapkan sehingga pembangunan fisik koperasi bisa dimulai tanpa hambatan.
Ia mengungkapkan bahwa pendanaan pembangunan gedung koperasi akan ditangani oleh Kodim/TNI. Pencairan anggaran hanya akan dilakukan setelah kondisi lahan dinyatakan siap bangun. “Setelah dana cair, 93 hari harus siap, apa pun alasannya,” tegas Riki.
Riki menambahkan bahwa di Kabupaten Karimun, koperasi yang berfungsi optimal masih relatif terbatas. Karena itu, Diskop UKM Kepri menilai KDKMP dapat menjadi motor baru bagi penguatan ekonomi masyarakat setempat.
Kehadiran koperasi yang aktif, menurutnya, akan mengisi kekosongan model koperasi ideal yang selama ini dibutuhkan di kabupaten tersebut.
Ia berharap KDKMP di Karimun mampu menjadi role model yang dapat direplikasi di wilayah lain di Kepri. Dengan manajemen yang kuat dan dukungan lintas sektor, koperasi desa diharapkan mampu berkembang lebih cepat.
Melalui program ini, Diskop UKM Kepri menegaskan komitmennya untuk menghadirkan koperasi yang tidak hanya berdiri secara administrasi, tetapi juga berfungsi nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Dengan dukungan semua pihak, kita ingin KDKMP ini menjadi contoh keberhasilan koperasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tutup Riki. (*)
