RiauKepri.com, PEKANBARU – Upaya penuntasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau kembali tersendat. DPRD Riau menilai, mandeknya pengesahan aturan strategis tersebut kini lebih disebabkan belum tuntasnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian di tingkat pusat.
Hal ini terungkap saat Pimpinan dan Anggota DPRD Riau menerima kunjungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Riau, Kamis (5/2/2026), di ruang rapat Ketua DPRD.
Ketua Bapemperda DPRD Riau, Sunaryo, menegaskan bahwa secara internal, pembahasan RTRW di DPRD sebenarnya telah rampung. Namun, proses pengesahan masih tertahan akibat persoalan teknis yang menjadi kewenangan instansi vertikal, khususnya BPN dan Kementerian Kehutanan.
“Di DPRD, tahapan sudah selesai. Tapi ada hal-hal krusial di tingkat kementerian yang belum sinkron, sehingga pengesahan belum bisa dilakukan,” ujarnya.
Sunaryo bahkan mendorong agar DPRD kembali mengundang Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) guna mempercepat penyelesaian persoalan teknis yang hingga kini menjadi hambatan utama.
Dari pihak BPN, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Tarbarita Simorangkir, mengakui masih adanya tumpang tindih kebijakan dalam penataan ruang di Riau. Meski begitu, ia memastikan sebagian besar tahapan sebenarnya telah dilalui bersama para pemangku kepentingan.
“Persoalan utama saat ini adalah kebutuhan sinkronisasi kebijakan dengan kementerian terkait. Karena itu, persetujuan akhir berupa tanda tangan dari BPN belum bisa diberikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat teknis bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan. Selain itu, dukungan DPRD juga dibutuhkan untuk mendorong keterlibatan DPR RI dan pemerintah pusat agar persoalan RTRW ini segera dituntaskan.
Dalam forum tersebut, turut dibahas tiga pendekatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan tata ruang, yakni penggunaan dasar SK tahun 1986, pendekatan sliver melalui sistem pengukuran tanah, serta kebijakan pelepasan kawasan secara kolektif untuk kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyoroti dampak konkret dari belum tuntasnya RTRW, salah satunya di Pulau Rupat. Ia menyebut, meskipun kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, sebagian besar desa di wilayah itu masih berstatus kawasan hutan.
“Ini menghambat pemanfaatan potensi daerah. Kalau tidak segera diselesaikan, peluang peningkatan pendapatan daerah bisa hilang,” tegasnya.
Sebagai langkah percepatan, DPRD Riau mengusulkan pembentukan tim terpadu yang akan mengklasifikasikan penyelesaian RTRW ke dalam dua kategori, yakni korporasi dan non-korporasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih adil, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan negara.
DPRD juga memastikan akan segera mengagendakan pertemuan lanjutan guna menekan percepatan finalisasi RTRW, yang dinilai menjadi kunci bagi kepastian investasi dan optimalisasi pembangunan di Provinsi Riau. (adv)
