RiauKepri.com, BATAM – Pemerintah mengumumkan secara resmi awal Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Miladiah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari. Pengumuman ini dibuat berdasarkan hasil sidang isbat di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (17/02/2026).
Itu berarti, terjadi lagi perbedaan pelaksanaan awal Ramadan antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Seperti biasanya, ormas Islam terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama (NU), sama dengan pemerintah. Begitu juga nanti pada penetapan Idul Fitri 1 Syawal.
Perbedaan tersebut terkait dengan motede yang dipakai untuk melakukan penetapan. Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, menggunakan metode hisab hakiki dan berpedoman pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebagaimana tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.
Sedangkan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan awal Ramadan didahului dengan pemantauan hilal. Tahun ini pemantauan tersebar di 96 lokasi, enam di antaranya dalam wilayah DKI Jakarta, yang menjadi bagian dari data rukyatul hilal untuk dibahas pada sidang isbat.
Sidang dihadiri beberapa unsur, mulai dari Kemenag, Komisi VIII DPR, perwakilan Mahkamah Agung (MA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Selain itu, forum tersebut juga mengundang Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, serta perwakilan ormas Islam, pondok pesantren, hingga Tim Hisab Rukyat Kemenag.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis mengatakan, perbedaaan ini masalah perbedaan pemikiran. “Tidak perlu dibawa-bawa pada perpecahan, tapi jadikanlah perbedaan ini untuk kita belajar lebih banyak,” ujarnya. (RK6)
