RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat dengan memprioritaskan sejumlah lokasi yang dinilai siap untuk segera direalisasikan. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah kawasan Dompak, Kota Tanjungpinang, yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat berkonsep asrama (boarding school).
Kesiapan lahan tersebut ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah, Selasa (23/6). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi sebelum proses pembangunan dimulai.
Menurut Nyanyang, lahan seluas sekitar 10 hektare di Dompak dinilai memenuhi syarat awal untuk mendukung pembangunan sekolah yang menjadi bagian dari program nasional peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Dari hasil survei, lahan ini cukup representatif dan memiliki luas yang memadai untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Berbagai koordinasi juga telah dilakukan dengan OPD terkait guna memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi,” ujarnya.
Pemprov Kepri menargetkan pembangunan tujuh Sekolah Rakyat yang akan tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Kepri. Hingga saat ini, survei lokasi telah dilakukan di lima daerah, sementara Kabupaten Kepulauan Anambas dijadwalkan menjadi lokasi survei berikutnya.
Nyanyang mengatakan pemerintah daerah berharap tiga lokasi prioritas, yakni di Natuna, Tanjungpinang, dan Anambas, dapat memulai proses pembangunan pada 2026 setelah seluruh dokumen pendukung dan proses pengadaan selesai.
“Target kami, proses lelang dapat dilaksanakan pada Oktober mendatang sehingga pembangunan bisa segera dimulai setelah semua persyaratan terpenuhi,” katanya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung untuk pengembangan karakter dan potensi siswa. Fasilitas yang direncanakan meliputi asrama, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga lapangan sepak bola dan kolam renang.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Kepri, Riduan Manik, menjelaskan seluruh pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Konsepnya boarding school dengan sekitar 27 bangunan yang mencakup ruang kelas, asrama siswa, rumah guru, laboratorium, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.
Riduan menegaskan kesiapan lahan menjadi faktor utama dalam percepatan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan seluruh proses pematangan dan pembersihan lahan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri, Mahadi Rahman, menyatakan pihaknya siap mempercepat seluruh tahapan yang menjadi kewenangan daerah agar program tersebut dapat segera terealisasi.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan OPD terkait. Jika seluruh persyaratan lahan sudah dinyatakan lengkap, tahapan berikutnya akan segera kami jalankan agar pembangunan dapat berjalan sesuai target,” katanya.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu solusi pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Kepri, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan dukungan fasilitas pendidikan secara menyeluruh. (Adv)
