RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tengah tantangan geografis sebagai daerah kepulauan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Upaya pemerataan layanan pendidikan di wilayah yang terdiri dari ribuan pulau dinilai menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, saat menghadiri Pelantikan Pengurus Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (PW PERSIS) Provinsi Kepulauan Riau periode 2026–2031 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Jumat (26/6/2026).
Menurut Atip, penyelenggaraan pendidikan di wilayah kepulauan memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah daratan karena dipengaruhi kondisi geografis, akses transportasi, serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
Ia menilai keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga layanan pendidikan tetap berjalan hingga menjangkau berbagai pulau merupakan capaian yang layak mendapatkan penghargaan.
“Tidak mudah menyelenggarakan pendidikan dengan kondisi geografis Kepulauan Riau. Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi,” ujar Atip.
Di tingkat nasional, kata Atip, pemerintah terus mempercepat transformasi pendidikan melalui sejumlah program prioritas yang sejalan dengan arahan Presiden. Fokus utama diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan sekaligus pemerataan fasilitas belajar di seluruh Indonesia.
Salah satu program yang tengah dijalankan pada tahun 2026 adalah revitalisasi sekitar 60 ribu satuan pendidikan di berbagai daerah. Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah agar proses belajar mengajar berlangsung lebih optimal.
Selain revitalisasi, pemerintah juga terus memperluas distribusi papan digital interaktif sebagai bagian dari transformasi pembelajaran berbasis teknologi. Perangkat tersebut akan disalurkan secara bertahap hingga nantinya tersedia di setiap ruang kelas.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan sektor pendidikan di daerah kepulauan.
Ansar mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 Kepulauan Riau memperoleh bantuan revitalisasi terhadap 107 sekolah dengan total anggaran sekitar Rp100 miliar. Selain itu, sebanyak 1.933 papan digital interaktif juga telah diterima untuk mendukung proses pembelajaran.
Memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali mengusulkan revitalisasi terhadap 217 sekolah dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp200 miliar. Hingga saat ini, bantuan yang telah terealisasi mencapai sekitar Rp40 miliar.
Di sisi lain, kebutuhan perangkat pembelajaran digital di Kepri masih cukup besar. Pemerintah daerah mencatat masih diperlukan sekitar 5.799 papan digital interaktif agar seluruh sekolah dapat menerapkan sistem pembelajaran berbasis teknologi secara merata.
Ansar juga menyebut pembangunan infrastruktur pendidikan terus mengalami peningkatan. Pada tahun sebelumnya, Kepri memperoleh bantuan pembangunan dua unit sekolah baru di Batam dan Karimun.
Dukungan tersebut berlanjut pada tahun 2026 dengan kembali dialokasikannya bantuan pembangunan dua unit sekolah baru, masing-masing senilai sekitar Rp8 miliar. Menurut Ansar, hal itu menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat akses pendidikan di Kepulauan Riau.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah pusat dapat terus berlanjut, sehingga pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta transformasi pembelajaran berbasis teknologi dapat dinikmati seluruh peserta didik, termasuk yang berada di pulau-pulau terluar. (Adv)
