WAK, kalau orang kampung kami cakap, politik itu macam lomba pacu jalur di bulan Agustus. Dari jauh nampak elok berbaris, awak-awak pun senyum melambai. Tapi begitu beduk dipalu, dayung pun beradu. Yang tadi berbalas pantun, tiba-tiba berlomba hendak mendahului.
Sebab itu ada orang berkata, politik tak punya agama. Bukan berarti orang politik itu tak sembahyang, tak puasa, atau tak mengaji. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya, politik sering berjalan dengan hukum kepentingannya sendiri. Hari ini berkawan, besok berlawanan. Hari ini berpeluk-pelukan di atas pentas, lusa saling menyindir di warung kopi.
Dalam adat Melayu, keadaan begitu sebenarnya sudah lama diingatkan. Orang tua-tua berpesan: “Kalau berkawan jangan terlalu rapat hingga tak nampak salahnya, kalau bermusuh jangan terlalu jauh hingga tak nampak baiknya.”
Tapi dalam politik, kadang-kadang yang rapat boleh menikam dari belakang. Yang jauh pula tiba-tiba datang membawa bunga rampai. Maka janganlah heran kalau lawan politik bukan hanya di partai sebelah, di dalam rumah sendiri pun boleh jadi.
Pilkada serentak tahun 2024 yang lalu menjadi contoh. Ada bapak melawan anak, ada anak melawan bapak. Orang kampung pun garu kepala. “Ini berebut kursi atau berebut remote televisi?.”
Padahal satu meja makan, satu dapur, satu keturunan. Tapi bila musim politik datang, masing-masing merasa dialah yang paling layak memegang kemudi. Seolah-olah pepatah berubah bunyi: “Air dicincang tak putus, tapi baliho boleh berdiri berhadap-hadapan.”
Yang lebih lucu, politik kadang-kadang membuat orang lupa diri. Ketika belum jadi apa-apa, salamnya sampai dua tangan. Setelah dapat jabatan, tangan satu pun susah dicari.
Maka benarlah pesan orang tua Melayu:
“Bila naik jangan lupa tanah, bila tinggi jangan lupa akar.” Sebab politik bukan tempat mencari kawan semata-mata. Politik adalah tempat ujian paling berat bagi akhlak manusia. Di situlah kesabaran diuji, kejujuran diuji, bahkan rasa malu pun kadang-kadang diuji sampai habis.
Ada pula yang berkata politik bisa membuat orang tak punya agama. Ini bukan soal hilang identitas di KTP. Maksudnya, kerana terlalu mengejar kuasa, orang sanggup menggadaikan nilai yang selama ini diajarkan agamanya. Yang dulu mengutuk fitnah, tiba-tiba hidup dari fitnah. Yang dulu berceramah tentang amanah, tiba-tiba sibuk mencari celah.
Padahal agama itu ibarat kompas, politik itu ibarat kapal. Kalau kapal berlayar tanpa kompas, mungkin tetap bergerak, tapi entah ke mana arahnya. Bisa jadi sampai ke tujuan, bisa jadi pula kandas di beting.
Karena itu yang benar bukan agama dibawa ke belakang politik, melainkan agama membawa politik ke jalan yang benar. Politik perlu diajar batas, perlu diajar malu, perlu diajar adab.
Orang Melayu sudah lama mengajarkan:
“Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah.”
Artinya, kekuasaan boleh dicari, jabatan boleh dikejar, kemenangan boleh diraih. Tetapi semua itu mesti tahu pagar dan sempadannya. Kalau politik hanya tahu tujuan tanpa tahu batas, ia menjadi rakus. Tapi kalau politik dipimpin oleh nilai agama dan adat, ia menjadi alat untuk berbuat maslahat.
Jadi Wak, politik memang bukan agama. Tetapi politik yang jauh dari agama dan adat, ibarat perahu tanpa kemudi. Bergerak memang bergerak, tetapi yang pening bukan hanya awak perahu, satu kampung ikut hanyut dibuatnya.
Penulis: Taufik Hidayat, pemimpin redaksi riaukepri.com.
