PERJUANGAN Provinsi Riau tidak lepas dari “tangan dingin” putra Kuantan Singingi. Yakni Umar Amin Husin, Abdul Raoef, Hasan Basri dari Kecamatan Kuantan Tengah, Buya Ma’rifat Mardjani dari Sei. Alah (Hulu Kuantan), Mudahi dari Sentajo (Sentajo Raya), dan Radja Roesli dari Lubuk Jambi (Kuantan Mudik).
Mereka punya peran masing-masing. Umar Amin Husin dan Buya Ma’rifat Mardjani berjuang mewakili Provinsi Sumatera Tengah di gedung Parlemen Jakarta. Sementara Mudahi, Radja Roesli, dan Abdul Raoef berjuang bersama tokoh masyarakat Riau lainnya seperti Wan Ghalib, H. Mohammad, Muchtar Husin, Gulmat Siregar, Temas, A, Jusuf, Mohamad Amin. dan lainnya dari tanah Riau.
Sedangkan Hasan Basri dikenal sebagai Ketua Pergerakan Pemuda Pelajar Mahasiswa Riau di Padang paling getol mendukung perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Hasan Basri yang juga kakak kandung dari tokoh masyarakat asal Kuantan Singingi, Hasan Noesi JS dan Akmal JS dikenal karena aksi-aksinya dalam melawan kesemena-menahan pemerintahan Pusat terhadap daerah.
-
- Pemikiran Umar Amin Husin masih tersimpan di JIKN ANRI
Usulannya membentuk Provinsi Riau dikabulkan oleh Pemerintah Pusat. UU Nomor 61/19585 sebagai pengganti dan berasal dari UU Darurat Nomor 19/1957 memberikan kesempatan kepada Riau dan Jambi untuk self supporting (mendukung diri sendiri) dan membangun daerahnya. Melalui UU Nomor 61/1958 telah menjadikan daerah Sumatra Tengah menjadi tiga daerah Swantantra Tingkat I yaitu: Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
Umar Amin Husin adalah seorang cendikiawan Indonesia yang dilahirkan di Desa Koto Taluk pada 22 Oktober 1910. Sebelum kemerdekaan, dia pernah bekerja di Kantor Konsulat Jepang di Padang, Sumatera Barat. Di Padang dia bergaul dengan Soekarno yang kelak jadi Presiden RI pernah enam bulan (Februari 1942 – Juli 1942) tinggal di Padang. Pemikiran-pemikiran Soekarno yang radikal dalam menentang penjajahan banyak mempengaruhi tindakan dan perbuatan Umar Amin Husin.
Ketika Jepang membentuk Giyugun untuk membantu pertahanan Jepang pada Oktober 1943 dan menunjuk Chatib Sulaiman sebagai ketua Umar Amin Husin ikut bergabung. Giyugun merupakan satu-satunya satuan ketentaraan sukarela yang dibentuk Jepang di Sumatera. Tentara sukarela ini menjadi tulang punggung kekuatan bersenjata Indonesia setelah Indonesia merdeka.
Di Taluk Kuantan, Umar Amin Husin termasuk salah satu pelopor pendiri Sekolah Mualimin di Taluk Kuantan. Sebelumnya ia mendirikan Muhammadiyah di Taluk Kuantan sekaligus mewadahi wilayah Indragiri. Sekarang wilayah ini mencakup mulai dari Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi.
Masa Kemerdekaan
SETELAH kemerdekaan, Umar Amin Husin diangkat menjadi Kepala Kantor Penerangan di Tanjungpinang. Lalu menjadi Pejabat Departemen Penerangan di Jakarta. Di Tanjungpinang mendirikan Tugu Proklamasi di Tugu Proklamasi. Tugu ini merupakan tempat pertama kalinya teks Proklamasi dibacakan dan sang saka Merah Putih berkibar pada 29 Desember 1949.
Kemudian, Umar Amin Husin ditugaskan Pemerintah RI menjadi Press Attache di Kairo, Mesir. Dan, dia merupakan orang Kuantan Singingi dan Riau pertama yang menduduki jabatan Press Attache. Dia juga orang Kuantan Singingi yang pertama meraih gelar doktor.
Untuk mengenang jasa dan perjuangannya pemerintah memberikan Umar Amin Husein penghargaan Bintang Gerilya. Sebuah tanda jasa kehormatan untuk warga negara yang menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan luar biasa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Tanda jasa ini ditetapkan secara resmi pada tahun 1949 dan setara dengan Bintang Mahaputera, namun tidak memiliki tingkatan. Tanda jasa ini khususnya diberikan untuk para pejuang pada masa Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947 – 5 Agustus 1947) dan II (19 – 20 Desember 1949) melalui cara-cara gerilya.
Pada pemilu 1955 Umar Amin Husin terpilih menjadi Anggota DPR-RI dari Provinsi Sumatera Bagian Tengah. Pada masa-masa inilah dia bersama-sama dengan anggota DPR-RI lainnya, yaitu Ma’rifat Mardjani yang juga berasal dari Kuantan Singingi dan H. Hanafi dari Jambi, intensif melakukan lobi-lobi di tingkat pusat untuk pendirian provinsi-provinsi baru dengan memekarkan Provinsi Sumatera Tengah menjadi tiga provinsi yakni Jambi, Sumatera Barat, Riau.
Kongres Riau
JEJAK pemikiran Umar Amin Husin dalam merumuskan dan memperjuangkan pendirian Provinsi Riau dimulai dari sebuah peristiwa paling bersejarah yang melahirkan resolusi dan tuntutan pendirian Provinsi Riau, yaitu peristiwa Kongres Rakyat Riau yang diadakan pada 31 Januari – 2 Februari 1956 di Pekanbaru.
Dalam Kongres itu ada lima tokoh yang berpidato menyampaikan “Praeadviseur” sebelum kongres membuat keputusan berupa tuntutan pendirian Provinsi Riau. Tokoh-tokoh tersebut yaitu Umar Amin Husin, Wan Ghalib, H. Mohammad, Muchtar Husin, dan Gulmat Siregar.
Seluruh pidato ” Praeadviseur” yang disampaikan lima orang tokoh di dalam Kongres Rakyat Riau itu disalin oleh Tengku Kamaroel Zaman selaku Sekretaris Panitia Kongres sekaligus Sekretaris Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Riau menjadi arsip. Dan, arsip tersebut sampai saat ini masih tersimpan dan dapat dilihat pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia (JIKN ANRI).
Produktif Menulis
SEBAGAI cendekiawan, Umar Amin Husin termasuk seorang yang produktif dalam membuat karya tulis. Beberapa tulisannya yang pernah diterbitkan menjadi buku adalah “Gelanggang Sastra”, “Menuju Republik Islam”, “Undang Undang Politik Islam”, “Filsafat Islam”, “Sejarah Bangsa dan Bahasa Melayu”, dan “Kultur Islam”.
Diantara buku-buku tersebut, “Filsafat Islam” dan “Kultur Islam” adalah dua buku yang sering dijadikan rujukan di dunia akademik sampai hari ini dan dalam penulisan karya ilmiah oleh penulis-penulis setelah masanya.
Umar Amin Husin wafat di Jakarta pada 26 Agustus 1969. Namanya mungkin jarang dikenang orang, tapi jasanya untuk negara ini – apalagi untuk Riau tidak bisa dipandang sebelah mata. Berkat perjuangan merekalah Provinsi Riau yang kita cintai ini terbentuk.
Soekarno pada HUT RI 17 Agustus 1966 dalam pidatonya berjudul “Jas Merah” yang merupakan akronim dari “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah.” Pidato Soekarno mengandung pesan penting agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa dan para pahlawannya, sebagai pelajaran berharga untuk membangun masa depan yang lebih baik
Sayang Gubernur Riau Abdul Wahid Cq. Dinas Sosial tidak lagi mengundang sebagian ahli waris pejuang pembentukan Provinsi Riau pada HUT Riau pada 9 Agustus.
Padahal pada masa Gubernur Riau Rusli Zaenal mengundang seluruh ahli waris pejuang pembentukan Provinsi Riau. Bahkan kalah itu Ruzli Zainal mengeluarkan Keputusan Nomor Kpts. 378/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 tentang: pemberian piagam penghargaan kepada tokoh-tokoh masyarakat Riau atas jasa-jasanya dalam pembentukan Provinsi Riau.
Saya memastikan sekarang ahli waris itu tak diundang disebabkan: TIDAK TAHU TAK MUNGKIN, DILUPAKAN MUNGKIN.
Ingat Soekarno. Ingat Jas Merah. Tak Melayu hilang di bumi.
Sahabat Jang Itam 09-09-2025
