RiauKepri.com, BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi yang digelar secara daring dari Kantor Wali Kota Batam, Senin (20/10/2025).
Rakor ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil di tengah tekanan ekonomi nasional dan global.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad memimpin jalannya rapat yang turut dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Kamaluddin menilai, keikutsertaan seluruh elemen pemerintah daerah dalam forum seperti ini menjadi kunci penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.
Menurut Kamaluddin, percepatan realisasi belanja daerah tidak hanya berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi stimulus bagi pelaku usaha dan masyarakat secara langsung.
“Serapan anggaran yang cepat dan tepat sasaran akan memperkuat daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga iklim usaha tetap bergairah,” ujarnya.
Rakor tersebut juga menyoroti isu pengendalian harga beras yang menjadi perhatian utama pemerintah belakangan ini.
Kamaluddin menegaskan bahwa DPRD Batam akan mendukung penuh langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi masyarakat dari dampak inflasi.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan pusat dan daerah berjalan seirama.
“Sinkronisasi kebijakan sangat penting. Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan strategi fiskal dan program prioritas agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan anggaran,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, para peserta juga mendengarkan arahan dari pemerintah pusat mengenai strategi pengendalian inflasi dan percepatan penyaluran anggaran belanja.
Kamaluddin menilai bahwa arahan tersebut sejalan dengan semangat DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap realisasi anggaran di setiap OPD.
Ia juga mengingatkan agar setiap OPD menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pengawasan harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan. Kita ingin semua program berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar serapan angka di atas kertas,” tegasnya.
Kamaluddin berharap hasil Rakor ini dapat diterjemahkan dalam kebijakan konkret di lapangan, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi Batam yang berperan penting sebagai motor pertumbuhan di Provinsi Kepulauan Riau.
Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan dukungan masyarakat, ia optimistis Batam mampu tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang. (RK6)
