RiauKepri.com, BATAM – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi ekonomi maritim melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Salah satu inisiatif yang kini mencuri perhatian adalah program KAPAL (Kampung Pangan Laut), gagasan inovatif dari Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad.
Program KAPAL hadir bukan sekadar proyek perubahan di lingkungan kepolisian, tetapi juga sebagai wujud nyata sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam membangun ketahanan pangan berbasis potensi laut Kepri.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri, Riki Rionaldi, menilai KAPAL sebagai program yang visioner dan relevan dengan arah pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, pendekatan berbasis potensi lokal menjadi kunci untuk mendorong UMKM tumbuh dari akar ekonomi masyarakat.
“Program KAPAL membawa semangat baru dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Melalui pengelolaan hasil laut dan produk olahan yang bernilai tambah, kita bisa menciptakan ekonomi baru yang berkelanjutan,” ujar Riki.
Riki menegaskan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM siap terlibat aktif dalam memperkuat sektor usaha yang berpartisipasi dalam program KAPAL. Dukungan itu mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha, akses pembiayaan, hingga pendampingan dalam manajemen dan pemasaran produk.
Ia menambahkan, pengembangan ekonomi berbasis laut bukan hanya soal produksi, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem usaha yang saling terhubung antara nelayan, UMKM, dan sektor industri pengolahan.
“Ketika rantai nilai hasil laut dikelola dengan baik, maka dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan masyarakat, tapi juga memperkuat daya saing ekonomi daerah,” jelasnya.
Kolaborasi yang terbangun dalam program KAPAL melibatkan berbagai instansi, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, hingga Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
Riki menilai, keberhasilan KAPAL menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu harus datang dari sektor ekonomi semata. Justru, ketika sektor keamanan ikut berinovasi, hasilnya bisa mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang lebih luas.
“Ini contoh nyata bagaimana kolaborasi antarsektor dapat menghasilkan ide besar dengan dampak nyata. KAPAL menjadi simbol gotong royong modern dalam membangun kemandirian pangan dan kesejahteraan pesisir,” ujarnya.
Lebih jauh, Riki menyebutkan bahwa KAPAL sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan pentingnya kedaulatan pangan dan ekonomi maritim sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Program ini juga mendukung visi percepatan Asta Cita Presiden dalam pemerataan pembangunan wilayah kepulauan dan peningkatan produktivitas masyarakat berbasis sumber daya lokal.
Kepri sebagai provinsi maritim memiliki sumber daya laut yang melimpah. Namun potensi besar itu baru akan benar-benar bernilai ketika masyarakat pesisir memiliki kemampuan dan akses untuk mengelolanya secara produktif.
Melalui program KAPAL, pemerintah daerah bersama Polda Kepri berupaya menghadirkan model pemberdayaan yang bukan hanya berbasis bantuan, melainkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
“Dinas Koperasi dan UMKM akan memastikan agar pelaku usaha di wilayah pesisir memiliki daya saing tinggi dan dapat naik kelas melalui ekosistem ekonomi maritim yang kuat dan terintegrasi,” tutup Riki dengan optimisme.
Program KAPAL kini menjadi simbol kebangkitan ekonomi laut Kepri—menghubungkan potensi alam, inovasi kelembagaan, dan semangat kolaborasi untuk membangun kemandirian ekonomi dari pesisir hingga ke pusat kota. (*)
