RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Upaya memperkuat perekonomian daerah melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus mendapat dorongan kuat dari berbagai pihak. Salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini semakin diminati pelaku usaha di Kepulauan Riau.
Antusiasme tersebut terlihat jelas dalam kegiatan Akad Massal KUR Nasional bagi 800.000 Debitur, yang digelar serentak pada Senin (21/10) di Balairung Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang.
Ratusan pelaku UMKM hadir secara langsung mengikuti prosesi akad simbolis yang juga dihadiri jajaran perbankan dan pejabat pemerintah daerah. Mereka datang dengan semangat baru untuk memperluas usaha melalui fasilitas pinjaman dengan bunga rendah.
Program KUR sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif. Fasilitas ini menjadi solusi bagi UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan pinjaman perbankan.
-
- Peserta calon debitur perbankan yang akan memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat KUR dari Pemerintah. F: Ist
Selain memberikan modal usaha, KUR juga dirancang untuk mendorong peningkatan daya saing, penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi nasional dari sektor riil.
Salah satu pelaku UMKM penerima manfaat, Mutia, pengusaha di bidang kuliner dan kesehatan, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Ia berhasil mendapatkan pinjaman senilai Rp300 juta untuk memperluas lini bisnisnya.
“Kami ajukan Rp300 juta dan Alhamdulillah disetujui oleh Bank BNI. Prosesnya cepat dan tidak ribet, apalagi kami sudah bermitra sejak lima tahun terakhir,” ungkap Mutia dengan wajah sumringah.
Ia menuturkan bahwa tambahan modal dari KUR akan digunakan untuk memperluas kapasitas produksi dan memperkuat pemasaran digital yang kini menjadi tulang punggung usahanya.
Sementara itu, Branch Manager BTN Tanjungpinang, Eddy Prabudi, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program pemerintah ini. Menurutnya, KUR bukan hanya tentang pinjaman, melainkan juga tentang membangun kepercayaan antara perbankan dan pelaku usaha.
“Dalam kegiatan akad massal kali ini, ada sekitar 20 pelaku UMKM mitra BTN yang ikut serta. Kami melihat semangat luar biasa dari teman-teman pelaku usaha,” ujar Eddy.
Ia juga mendorong UMKM untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kredit lainnya, termasuk Kredit Program Perumahan (KPP) yang bisa digunakan untuk pengembangan usaha.
-
- Pelaku UMKM di Kepri dengan produk yang dihasilkannya. F: Ist
“Program ini tidak hanya bagi pengembang atau subcon, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh UMKM yang ingin mengembangkan aset usahanya,” jelasnya.
Dukungan bagi UMKM juga datang dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui berbagai program pendampingan dan pembiayaan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Riki Rionaldi, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil.
“Pemprov Kepri bekerja sama dengan BRK Syariah sejak tahun 2021 untuk menggulirkan program subsidi margin bunga nol persen bagi UMKM. Program ini membantu pelaku usaha agar tidak terbebani bunga tinggi,” ungkap Riki.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran yang sempat dilakukan pemerintah tidak menyurutkan semangat kolaborasi. Justru langkah itu memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal seperti TNI dan Polri.
Riki menegaskan bahwa hingga Desember 2025, pemerintah menargetkan untuk membina dan mengintervensi sedikitnya 3.600 pelaku UMKM agar naik kelas dan memiliki daya saing lebih tinggi.
Langkah itu sejalan dengan arahan Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur, yang menekankan pentingnya pelayanan nyata kepada masyarakat pelaku usaha agar mampu mandiri secara ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengapresiasi kerja sama lintas sektor yang telah memperkuat ekosistem usaha di daerah.
Menurutnya, penyaluran KUR secara massif akan memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini berada di angka 7,2 persen, dan kami optimis angka ini bisa terus meningkat,” ujarnya.
Nyanyang menilai, penguatan sektor UMKM melalui KUR tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor.
Ia berharap, pelaku UMKM di Kepri terus menjaga semangat berinovasi, memanfaatkan peluang digitalisasi, dan memperkuat jejaring usaha agar dapat tumbuh berkelanjutan.
Dengan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, program KUR kini bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi juga simbol kepercayaan terhadap potensi ekonomi daerah yang terus berkembang. (*)
