RiauKepri.com, JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD, Dr. Sumule Tumbo, SE, M.M., menghargai upaya mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR). Sebab hal itu dibenarkan oleh konsitusi yang merupakan aspirasi masyarakat.
Demikian Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (Ketum DPH LAMR) yang juga Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil setelah berjumpa dengan pejabat eselon dua di Kemendagri itu, Rabu siang (18/6). “Pak Sumule didampingi beberapa stafnya yang terkait dengan pengelolaan daerah termasuk status istimewa,” katanya.
Untuk itu, lanjut Datuk Seri Taufik, pihak Kemendagri meminta agar Riau benar-benar menampilkan alasan yang kuat sehingga status istimewa tersebut dapat disandang. Perbanyak diskusi dengan bukti-bukti yang konkrit pada semua lapisan.
Datuk Seti Taufik menyebutkan, pertemuan itu penuh dengan kehangatan dan pengertian. “Direktur Sumule cukup akrab dengan Riau karena memang pernah ditugaskan menangani Riau dalam soal penganggaran,” kata Datuk Seti.
Menyadari bahwa banyak hal yang harus didiskusikan, Direktur Sumule memperkenalkan beberapa orang stafnya. Di antaranya adalah Dr. Abd. Mutholib Dalimunte SH, M.M., Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Penataan Daerah Otsus dan DPOD, Ditjen Otda.
Datuk Seri Taufik mengatakan, sebenarnya sudah beberapa pekan, pihaknya ingin bertemu pihak Kemendagri sehubungan DIR. Tapi di antaranya, belum ditenui waktu yang pas karena kegiatan masing-masing. BPP DIR misalnya, hampir setiap hari didatangi masyarakat untuk mendukung DIR, baru reda dalam dua hari ini.
Dalam kesempatan itu, Datuk Seri Taufik yang didampingi Datuk M. Fadli menjelaskan kegiatan BPP DIR. Selain menerima dukungan dan konsolidasi, sedang disusun naskah akademis DIR. Disebutkan juga dukungan yang sudah diperoleh sekitar 100 komponen masyarakat, juga didukung oleh Gubernur Riau dan Ketua DPRD Riau. (RK1)
