RiauKepri.com, PEKANBARU- Menyusul beredarnya kabar akan digelarnya aksi besar-besaran selama dua hari oleh kelompok yang menolak relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), sejumlah tokoh masyarakat Riau mulai angkat bicara. Salah satunya datang dari Panglima Utama Laskar Melayu Bersatu (LMB) Nusantara, Datuk Besar Muhammad Uzer.
Dalam keterangannya, Datuk Uzer menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui rencana aksi tersebut, dan menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara.
“Silakan, kerana itu hak semua warga negara. NKRI menganut sistem demokrasi,” ujar Datuk Uzer, kepada Riaukepri.com, Sabtu (19/7/2025).
Namun Datuk User memberikan peringatan keras terhadap informasi yang menyebut adanya rencana massa untuk melepaskan pagar Kantor Gubernur Riau dan Kantor Kejati Riau dalam aksi tersebut.
“Hal ini tentu tidak dibenarkan. Apalagi di dalam Kantor Gubernur Riau ada Datuk Seri Setia Amanah, dia adalah payung negeri yang harus kami jaga,” ungkapnya.
Datuk Uzer juga meminta aparat keamanan untuk bersiaga agar situasi tidak berkembang menjadi konflik horizontal. “Kami ingatkan, jangan sampai merusak pagar kantor gubernur, sebab ini sudah melampaui batas. Kepada pihak keamanan, tolong jaga ini agar persoalan tidak meluas. Jangan sampai ada amuk Melayu,” imbuhnya.
Datuk User menyebutkan, bahwa orang Melayu di Riau selama ini terbuka dan menerima siapapun yang datang mencari kehidupan, namun mengingatkan pentingnya menjaga sopan santun dan ketertiban, khususnya di Kota Pekanbaru.
“Kami sangat menghargai siapapun. Tapi jangan ganggu ketertiban masyarakat Kota Pekanbaru. Kami di sini sudah aman dan tenteram. Ingat, tanah Melayu menjunjung tinggi sopan santun,” ucapnya.
Pengamat Hukum
Sementara itu, pengamat hukum Riau, Aspandiar SH, menilai bahwa potensi eskalasi aksi penolakan relokasi bisa terjadi jika aparat penegak hukum bersikap tegas dan adil.
“Aksi ini akan kian besar dan masif, sebab ruang itulah yang mereka manfaatkan,” kata Aspandiar.
Menurutnya, penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan memperpanjang konflik agraria dan sosial yang sudah lama berlangsung di wilayah tersebut.
Sebagai mana diberitakan sebelumnya, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan kembali menyuarakan penolakan terhadap rencana relokasi warga dari kawasan yang disebut masuk dalam wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Aksi demonstrasi damai
akan berlangsung pada Senin hingga Rabu, 21–23 Juli 2025, dengan pusat aksi di Kantor Gubernur Provinsi Riau, Pekanbaru.
Dari surat pemberitahuan ke pihak kepolisian yang diperoleh riaukepri.com, aksi ini dipimpin oleh Koordinator Umum, Wandri Saputra Simbolon, dan diklaim akan melibatkan sekitar 15.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat terdampak, khususnya dari Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Ukui, Pelalawan. (RK1)
