RiauKepri.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan proyeksi terbaru kondisi fiskal nasional kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (22/7/2025). Ia mengungkapkan APBN 2025 diperkirakan defisit mencapai 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB, karena tekanan baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara,” ujar Sri Mulyani dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip media online pada Rabu (23/7/2025).
Laporan ini menjadi bagian dari pembahasan lanjutan mengenai pelaksanaan APBN 2024 dan proyeksi APBN 2025 yang sebelumnya juga telah dibahas bersama DPR RI, khususnya melalui Badan Anggaran.
Dalam pertemuan dengan Presiden, Menkeu menjelaskan dua agenda utama yang menjadi fokus: pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBN 2024, serta evaluasi semesteran pelaksanaan APBN 2025. Keduanya menjadi dasar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola fiskal nasional.
Meski menghadapi tekanan anggaran, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga integritas fiskal. Kementerian Keuangan juga terus menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendorong pengelolaan keuangan negara yang efisien serta akuntabel.
Sri Mulyani menyebut, pemerintah menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat.
Sementara itu, dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Menkeu juga mengungkapkan bahwa APBN 2024 masih menunjukkan kinerja positif dan terjaga. Hingga pertengahan tahun, defisit APBN tercatat sebesar 2,30% dari PDB, masih dalam batas aman sesuai kebijakan fiskal.
Rasio penerimaan negara terhadap PDB tercatat 12,70%, melebihi target awal sebesar 12,27%. Capaian ini mengindikasikan efektivitas kebijakan fiskal yang terus membaik.
“Indeks efektivitas pengawasan penerimaan negara pun berada di atas target. Ini menunjukkan tata kelola fiskal kita semakin akuntabel dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Meski menghadapi tantangan, pemerintah tetap mengedepankan kebijakan yang kredibel untuk memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan pasar terhadap fondasi ekonomi Indonesia.
Dengan pendekatan kehati-hatian dan disiplin anggaran, Sri Mulyani memastikan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, serta mendorong transformasi struktural nasional. (Red)
