Menu

Mode Gelap
Selamatkan Ribuan Honorer Non ASN, Ini Langkah Terukur dari Pemkab Siak K.H. Muhammad Mursyid Hadiri Milad Muhammadiyah ke-113 di Kuok, Tekankan Pentingnya Ukhuwah dan Peran Ormas untuk Kemajuan Daerah Menampi Dedap Siak Terima Sertifikat Bebas Frambusia dari Kemenkes RI Pulau Terubuk Bersholawat Bersempena Haul Raja Kecik Berjalan Khidmat Billy Yusak Resmi Memimpin BM Kosgoro 1957 Bintan

Natuna

Cegah Pangan Bermasalah, Natuna Perketat Pengawasan Lewat OKKPD

badge-check


					Pertemuan Dinas DP2KH Provinsi Kepri ke  Pemkab Natuna dalam rangka sosialisasi dan pembahasan penguatan OKKPD, di Ruang Rapat Lantai ll Kantor Bupati Natuna. Perbesar

Pertemuan Dinas DP2KH Provinsi Kepri ke Pemkab Natuna dalam rangka sosialisasi dan pembahasan penguatan OKKPD, di Ruang Rapat Lantai ll Kantor Bupati Natuna.

RiauKepri.com, NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kesehatan Hewan (DP2KH) Provinsi Kepulauan Riau sepakat memperketat pengawasan pangan di wilayah Natuna melalui penguatan peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jumat (8/8/2025), yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna H. Boy Wijanarko Varianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan DP2KH Kepri Rika Azmi, serta perwakilan OPD terkait.

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap pangan yang beredar, termasuk bahan makanan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), aman dikonsumsi dan sesuai standar mutu.

“Kita tidak ingin ada pangan yang membahayakan masyarakat. OKKPD menjadi garda depan dalam memastikan kualitas pangan dari hulu hingga hilir,” tegas Sekda Natuna, Boy Wijanarko.

DP2KH Kepri menekankan perlunya koordinasi lintas daerah, terutama dalam pengawasan bahan pangan untuk program MBG. Kepala DP2KH Kepri Rika Azmi menyebut pihaknya akan segera melakukan pengujian peredaran beras di Natuna.

“Jika ada beras yang dijual sebagai premium namun kualitasnya hanya setara medium, peredarannya akan langsung kami hentikan. Ini demi melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan pasar,” ujarnya.

Selain beras, DP2KH juga akan memeriksa kondisi dapur MBG, termasuk pangan segar dan olahan di setiap tahap pengolahan seperti pencucian, pembekuan, pengeringan, hingga penggaraman, untuk memastikan seluruh proses memenuhi standar kebersihan dan keamanan.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap keamanan pangan di Natuna semakin terjaga, daya saing produk lokal meningkat, dan masyarakat mendapatkan jaminan mutu pangan yang lebih kuat. (RK11)

Editor: Dana Asmara

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Latihan Tempur TNI AD Perkuat Keamanan Perbatasan, Pemkab Natuna Dorong Sinergi Pertahanan dan Pemberdayaan Warga

21 November 2025 - 08:37 WIB

PWI Kepri Dorong Kebangkitan Pers Daerah, Wartawan Natuna Diminta Jadi Garda Terdepan di Wilayah Perbatasan

24 Oktober 2025 - 11:07 WIB

PWI Kepri Apresiasi Komitmen Kapolres Natuna Perkuat Sinergi Pers dan Polri

23 Oktober 2025 - 06:28 WIB

Bupati Natuna Cen Sui Lan Perkuat Sinergitas dengan PWI Kepri Membangun Natuna

22 Oktober 2025 - 12:57 WIB

Pemda Natuna Percepat Hadirkan Pos Bantuan Hukum, Jamin Akses Keadilan Hingga Desa Terpencil

26 September 2025 - 06:52 WIB

Trending di Natuna