Oleh: Yoan S Nugraha
Kandidat Psikoanalisis IPI (Institut Psikoanalisis Indonesia)
Gelombang demonstrasi yang berujung pada kerusuhan belakangan ini bukan sekadar peristiwa politik biasa. Jika ditilik lebih dalam, ada dinamika psikologis kolektif yang ikut bekerja di baliknya, yakni sebuah luapan emosi massal yang lahir dari ketidakadilan, represi, dan hilangnya rasa percaya pada negara.
Memang pada faktanya masyarakat dihadapkan pada biaya hidup yang kian mencekik, kenaikan pajak yang terasa tidak masuk akal, serta kontras dengan tunjangan fantastis bagi legislator. Ketimpangan semacam ini membangun apa yang dalam psikoanalisis disebut resentment atau kebencian yang merupakan akumulatif perasaan dendam sosial yang mengendap dalam bawah sadar kolektif. Luka ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyentuh harga diri dan rasa keadilan publik.
Peristiwa tragis meninggalnya Affan dalam aksi menjadi titik balik emosional, tidak hanya sebagai bagian dari perkumpulan pengemudi pencari nafkah, juga sebagai representasi dari perasaan yang lebih komunal sebagai rakyat jelata.
Dari sisi psikologis, kematian ini berfungsi sebagai “pemicu traumatik” yang mengguncang kesadaran massa. Rasa takut dan kehilangan bercampur dengan kemarahan, sehingga menciptakan energi sosial yang sulit dikendalikan. Ketika aparat merespons dengan represi, negara kian dipersepsikan sebagai figur otoritas yang keras, dingin, dan tidak melindungi.
Dalam psikoanalisis sosial, negara seharusnya menjadi ego ideal, gambaran figur otoritas yang menjaga keseimbangan, memberi rasa aman, dan membimbing moral kolektif. Namun, dengan kebijakan yang tidak transparan, keterlibatan elit dalam kepentingan sempit, serta revisi hukum militer tanpa partisipasi publik, kepercayaan itu runtuh. Negara tidak lagi dilihat sebagai pelindung, melainkan sebagai otoritas manipulatif.
Demonstrasi besar yang melibatkan tindakan anarkis adalah bentuk katarsis—pelepasan emosi yang terlalu lama ditekan. Selama bertahun-tahun, masyarakat menanggung ketidakpuasan akibat korupsi, ketimpangan, dan buruknya kebijakan publik. Ketika saluran dialog tidak tersedia, energi psikis kolektif itu akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan jalanan.
Apa yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa masalah bangsa tidak hanya berada di ranah politik dan ekonomi, tetapi juga menyangkut kesehatan psikis kolektif masyarakat. Trauma, kekecewaan, dan kemarahan yang tak tertangani bisa menjadi bara yang sewaktu-waktu menyala.
Jika pemerintah ingin meredakan situasi, langkah represif bukanlah jawaban. Yang dibutuhkan adalah transparansi, keadilan sosial, dan ruang dialog yang nyata. Hanya dengan begitu luka kolektif dapat perlahan disembuhkan, dan masyarakat kembali memiliki alasan untuk percaya pada negaranya.
