RiauKepri.com, PEKANBARU — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat inflasi year on year (y-on-y) sebesar 5,08 persen pada September 2025, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,17. Inflasi tertinggi disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa inflasi didorong oleh kenaikan harga pada delapan kelompok pengeluaran utama. “Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 11,02 persen, disusul makanan, minuman, dan tembakau yang meningkat 10,79 persen,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Inflasi tertinggi terjadi di Tembilahan sebesar 6,43 persen, sedangkan inflasi terendah tercatat di Pekanbaru sebesar 4,63 persen. Tekanan harga di Tembilahan disebabkan oleh gangguan distribusi dan tingginya biaya logistik, terutama untuk komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.
Secara bulanan (month to month/m-to-m), Riau mengalami inflasi sebesar 1,11 persen, dan secara tahunan berjalan (year to date/y-to-d) tercatat 3,92 persen.
Selain dua kelompok utama, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok pendidikan (4,59 persen), penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,97 persen), kesehatan (2,33 persen), pakaian dan alas kaki (1,96 persen), perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,90 persen), serta transportasi (0,76 persen).
Tiga kelompok pengeluaran mencatat deflasi, yakni perlengkapan rumah tangga (–0,70 persen), rekreasi dan budaya (–0,41 persen), serta informasi dan komunikasi (–0,19 persen).
Komoditas utama penyumbang inflasi y-on-y antara lain cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, daging ayam ras, beras, dan minyak goreng. Sementara komoditas yang memberi andil deflasi antara lain kentang, bawang putih, ikan nila, bensin, dan angkutan udara.
Asep menambahkan bahwa tekanan inflasi masih kuat akibat tingginya permintaan masyarakat dan pasokan pangan yang belum stabil. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar daerah serta peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok. (RK1)