Provinsi Riau, tanah yang dikenal dengan julukan “Bumi Lancang Kuning”, kembali menjadi sorotan publik nasional. Dalam kurun waktu 2024–2025, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat Riau menempati posisi pertama dalam jumlah kasus korupsi di Indonesia. Data dari GoodStats menunjukkan, ada 76 kasus korupsi yang terjadi di wilayah ini dari total 364 perkara secara nasional setiap tahunnya.
Catatan ini menjadi tamparan keras bagi masyarakat Riau. Negeri yang kaya dengan adat istiadat dan budaya Melayu—yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kehormatan—justru harus tercoreng oleh perilaku segelintir oknum pejabat. Ironisnya, praktik korupsi di Riau seolah bukan lagi rahasia umum, melainkan menjadi fenomena yang terus berulang.
Di tengah gemerlap pembangunan dan kekayaan sumber daya alam, korupsi seakan tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Banyak warga menilai bahwa jabatan publik di Riau seringkali dianggap sebagai “ladang basah”, bukan amanah untuk melayani rakyat. Kondisi ini menimbulkan rasa kecewa mendalam di kalangan masyarakat.
“Bermarwah itu bukan hanya soal pakaian adat atau gelar kebangsawanan,” ujar salah satu tokoh adat Melayu di Pekanbaru. “Bermarwah itu artinya menjaga harga diri dan kejujuran. Kalau pejabatnya saja tidak punya rasa malu untuk mengkhianati rakyat, di mana letak marwah Melayu itu?”
Pernyataan tersebut menggambarkan keprihatinan banyak pihak. Di tengah situasi ini, masyarakat Riau mendesak penegak hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional, agar meningkatkan intensitas pemberantasan korupsi di wilayah mereka. Harapannya, kepercayaan publik dapat dipulihkan sedikit demi sedikit.
Provinsi Riau sejatinya dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa: minyak, gas, perkebunan kelapa sawit, hingga sektor perikanan yang menjanjikan. Namun sayang, potensi besar itu kerap menjadi “umpan” bagi para pelaku korupsi yang haus kekuasaan dan keuntungan pribadi.
Jika dibiarkan, perilaku koruptif itu ibarat penyakit menular yang bisa merusak sendi-sendi pemerintahan. Lambat laun, masyarakat pun kehilangan kepercayaan terhadap institusi publik. Ketika kepercayaan hilang, maka legitimasi pemerintah pun ikut runtuh.
Berbeda halnya dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang masih terbilang muda dibanding “kakaknya” Riau Daratan. Meski bukan tanpa persoalan, Kepri belum termasuk dalam daftar provinsi dengan tingkat korupsi yang mencolok. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki sistem dan mentalitas birokrasi.
Namun, tentu tidak ada daerah yang benar-benar kebal dari praktik korupsi. Yang membedakan hanyalah seberapa kuat komitmen pemimpinnya dalam menegakkan integritas dan transparansi. Bagi Riau, tantangannya bukan sekadar soal penegakan hukum, tetapi juga perbaikan budaya birokrasi yang sudah terlanjur permisif terhadap pelanggaran etika.
Riau perlu berbenah. Para pemimpinnya harus berjiwa ksatria, menegakkan marwah dan kejujuran sebagaimana diwariskan dalam tunjuk ajar Melayu: “Petuah membawa berkah, amanah membawa tuah.” Nilai-nilai ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan panduan hidup yang seharusnya menjadi kompas moral bagi setiap pejabat publik.
Sayangnya, semangat itu kini seolah pudar. Banyak yang lebih memilih mencari kekayaan pribadi ketimbang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ketika amanah dikangkangi oleh kepentingan pribadi, masa depan daerah pun menjadi suram.
Budaya malu—yang seharusnya menjadi benteng moral orang Melayu—perlahan terkikis. Kini, korupsi seolah bukan lagi aib. Padahal, bagi masyarakat adat, rasa malu adalah simbol kehormatan. Hilangnya rasa malu sama artinya dengan kehilangan identitas.
Tanjak yang sering dikenakan di kepala para pejabat saat acara adat, seharusnya bukan sekadar simbol seremonial. Di balik tanjak itu tersimpan nilai kebijaksanaan, tanggung jawab, dan kesetiaan pada amanah. Bila makna itu diabaikan, maka yang tersisa hanyalah simbol kosong tanpa ruh.
Bagi masyarakat kecil, melihat pejabat korup bagaikan menelan pil pahit. Mereka yang bekerja keras setiap hari untuk bertahan hidup harus menyaksikan uang negara—uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan—justru disalahgunakan.
Kini, Riau dihadapkan pada pilihan: terus terjerumus dalam kubangan korupsi, atau bangkit memulihkan marwahnya sebagai negeri yang bermartabat. Jalan menuju perbaikan memang panjang dan terjal, namun selama masih ada yang berani jujur, harapan itu tidak akan pernah padam.
Sona Adiansyah, S.Kom.I Tokoh Pemuda Kecamatan Pulau Burung dan Pemerhati Sosial Kabupaten Indragiri Hilir
