RiauKepri.com, INHIL– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan menyoroti perkara dugaan pencurian tandan buah sawit dengan terdakwa Datuk Bahar Kamil dan Sudirman Kamil yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Tembilahan.
Melalui Ketua Bidang Hukum dan HAM, Wahyu, HMI menyatakan sikap mendukung penuh proses hukum yang berjalan, dengan catatan harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berkeadilan.
Wahyu menegaskan bahwa dukungan terhadap penegakan hukum tidak boleh dilepaskan dari prinsip integritas dan kejujuran aparat penegak hukum. Ia mendesak Pengadilan Negeri Tembilahan agar benar-benar objektif dalam memeriksa serta memutus perkara, dan meminta Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir bekerja secara jujur tanpa membuka ruang terjadinya kriminalisasi.
“Kami sangat mendukung proses hukum. Namun, dukungan itu harus sejalan dengan profesionalitas, objektivitas, dan keadilan. Kami berharap tidak ada praktik kriminalisasi dalam penanganan perkara ini,” ujar Wahyu.
Ia menyebutkan, setelah melakukan kajian terhadap perkara yang menimpa kedua terdakwa, HMI Cabang Tembilahan menemukan adanya indikasi yang patut dicurigai sebagai praktik mafia tanah.
Menurutnya, persoalan ini tidak berdiri sendiri sebagai perkara pidana biasa, melainkan berkaitan dengan konflik yang lebih luas terkait hak-hak masyarakat.
“Dari kajian kami, perkara ini tidak bisa dilepaskan dari dugaan adanya mafia tanah yang merugikan rakyat. Hari ini, yang menjadi korban justru tokoh masyarakat adat, yakni dari Lembaga Adat Melayu. Ini menyangkut martabat masyarakat adat dan keadilan sosial,” katanya.
Wahyu menambahkan, proses hukum yang tidak berpijak pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah berpotensi mencederai rasa keadilan publik serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan atau menindas pihak yang lemah. Negara, menurutnya, harus hadir melindungi rakyat, termasuk masyarakat adat, dari praktik ketidakadilan.
“Jika fakta persidangan menunjukkan tidak terpenuhinya unsur pidana, maka tidak boleh ada pemaksaan hukum. Keadilan harus ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti,” tegasnya.
HMI Cabang Tembilahan menyatakan akan terus mengawal jalannya perkara ini sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap tegaknya keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat. (RK1/*)
