RiauKepri.com, PEKANBARU– PT Bumi Siak Pusako (BSP) membagikan dividen interim melalui RUPS-LB yang digelar Selasa (10/3/2026) kepada para pemegang saham sebagai bagian dari hasil kinerja perusahaan pada Tahun Buku 2025.
Pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi nyata kepada para pemegang saham sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Hadir dalam RUPS tersebut, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Riau, Wakil Bupati Siak, Bupati Kampar, Wakil Bupati Pelalawan dan Wakil Walikota Pekanbaru, sementara dari Manajemen PT. BSP dihadiri oleh Komisaris PT BSP, Plt. Direktur beserta Manager terkait.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT Bumi Siak Pusako, Raihan, menyampaikan bahwa pembagian dividen interim dilakukan berdasarkan porsi kepemilikan saham masing-masing pemegang saham perusahaan.
“Pembagian dividen interim ini merupakan bagian dari hasil kinerja perusahaan pada tahun 2025 dan didistribusikan kepada para pemegang saham sesuai dengan komposisi kepemilikan saham yang dimiliki,” ujarnya.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas bumi, BSP dimiliki oleh beberapa pemerintah daerah di Provinsi Riau, yakni Pemerintah Kabupaten Siak sebagai pemegang saham mayoritas, bersama dengan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Kabupaten Kampar, dan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Raihan menjelaskan bahwa dividen yang dibagikan saat ini merupakan dividen interim, yakni pembagian laba sementara sebelum laporan keuangan perusahaan diaudit secara menyeluruh.
Setelah proses audit laporan keuangan Tahun Buku 2025 selesai, hasil kinerja perusahaan akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk menetapkan pembagian laba bersih serta dividen final.
“Pembagian dividen interim ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada para pemegang saham sekaligus mencerminkan kinerja operasional perusahaan yang tetap terjaga dengan baik,” tambahnya.
Ke depan, BSP terus berkomitmen menjaga kinerja operasional yang optimal, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memberikan kontribusi berkelanjutan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (RK1/*)
