RiauKepri.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi tengah berupaya memperkuat kembali kepercayaan masyarakat melalui pembenahan internal dan peningkatan integritas aparatur. Di tengah dinamika yang sedang dihadapi organisasi, seluruh jajaran Imigrasi diminta kembali fokus menjalankan tugas pelayanan publik serta meninggalkan pola kerja lama yang tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman.
Pesan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, saat memberikan arahan kepada seluruh petugas Imigrasi di Indonesia dan Atase Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid dari Aula Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta, Selasa (9/6/2026), itu menjadi momentum untuk mempertegas arah reformasi birokrasi di lingkungan Imigrasi.
Dalam arahannya, Hendarsam menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Karena itu, ia meminta seluruh pegawai untuk tidak larut dalam situasi yang terjadi dan segera kembali berkonsentrasi pada program kerja serta pelayanan kepada masyarakat.
“Seluruh proses yang sedang berlangsung kita percayakan kepada aparat yang berwenang. Yang terpenting saat ini adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal dan seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Hendarsam, kondisi yang tengah dihadapi saat ini merupakan salah satu ujian berat bagi organisasi. Namun di balik tantangan tersebut, ia melihat adanya kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap budaya kerja yang selama ini dinilai tidak lagi sejalan dengan semangat pelayanan publik yang bersih dan profesional.
Ia menekankan bahwa perubahan zaman menuntut perubahan cara kerja aparatur negara. Tidak boleh ada lagi ruang bagi perilaku yang menyimpang maupun anggapan bahwa seseorang memiliki keistimewaan untuk melanggar aturan.
“Harapan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Karena itu tidak ada tempat bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan. Setiap pegawai harus memahami bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
Sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Imigrasi dinilai memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kritik maupun keluhan publik. Oleh sebab itu, Hendarsam meminta seluruh aparatur memperkuat mental pelayanan dengan mengedepankan sikap responsif, terbuka, dan transparan dalam menangani setiap persoalan yang muncul.
Ia juga mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Ditjen Imigrasi merupakan modal besar untuk bangkit dan memperkuat kembali citra institusi. Namun kemampuan tersebut harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga integritas serta etika pelayanan.
Lebih lanjut, Hendarsam menegaskan bahwa arah kebijakan Imigrasi saat ini berfokus pada upaya mendekatkan institusi dengan masyarakat. Berbagai persepsi negatif maupun jarak yang selama ini dirasakan publik harus dijawab melalui tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung manfaatnya.
“Semangat ‘Imigrasi untuk Rakyat’ bukan sekadar slogan. Ini adalah komitmen untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, membangun kembali kepercayaan publik, dan memastikan setiap layanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (rls)
