Menu

Mode Gelap
Gelar Paripurna, DPRD Kota Batam Resmi Sahkan Perda PSU Perumahan untuk Perkuat Tata Kelola Kawasan Hunian Kades Batu Berapit Sambut 15 Mahasiswa KKN UGM, Harap Bawa Inspirasi dan Kemajuan bagi Desa Meranti Raih Penghargaan Pengelolaan Aset LAMR Apresiasi Pengakuan Menkeu, Dorong Segera Transfer DBH Hari Jadi Anambas ke-18, Camat Jemaja Timur Ajak Masyarakat Perkuat Gotong Royong untuk Kemajuan Daerah Pulau Penyengat Kian Mendunia, Revitalisasi Warisan Melayu Dongkrak Pariwisata dan Ekonomi Kepri

Nasional

Komisi XII DPR RI Kunjungan Kerja Reses ke PT Timah, Dorong Perbaikan Ekosistem dan Pelibatan Masyarakat Secara Langsung Dalam Pertambangan Timah Indonesia

badge-check


					Komisi XII DPR RI Kunjungan Kerja Reses ke PT Timah. F: Humas PT Timah Perbesar

Komisi XII DPR RI Kunjungan Kerja Reses ke PT Timah. F: Humas PT Timah

RiauKepri.com, PANGKALPINANG — Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke PT Timah Tbk sebagai bagian dari agenda pengawasan dan pembinaan terhadap sektor pertambangan timah nasional agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kunjungan komisi XII DPR RI tersebut juga digelar Focus Group Discussion bersama direktur PT Timah serta pejabat kementerian yang ikut bersama rombongan, diskusi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama PT Timah Tbk, Senin (11/8/2025).

Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya turut dihadiri Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi MIND ID Iwan Suryana, Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro, Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Raharjo Siswohartono

Selanjutnya ada Direktur Pengusahaan Mineral, Kementerian ESDM, Cecep Mohamad Yasin, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkunagan, Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani, Ketua umum Asosiasi Ekspor Timah Indonesia Harwendro Adityo Dewanto dan Direktur Utama JFX Stephanus Paulus Lumintang, Asisten Administrasi Umum di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yunan Helmi.

Dalam FGD tersebut, Anggota DPR RI Komisi XII juga menyampaikan masukan yang konstruktif dalam upaya perbaikan tata kelola timah secara nasional sehingga bisa memberikan dampak kesejahteraan masyarakat, kontribusi bagi negara dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Sementara itu, MIND ID bersama PT Timah Tbk menyampaikan upaya hilirisasi, perbaikan tata kelola yang dilakukan PT Timah, program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Serta pelibatan masyarakat dalam proses bisnis PT Timah secara langsung

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan kunjungan ke PT Timah merupakan upaya untuk memperbaiki tata kelola timah secara nasional sekaligus upaya DPR RI untuk mendorong perusahaan untuk melibatkan masyarakat dalam penambangan timah sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung, ujar Bambang

“Hari ini Komisi XII melaksanakan kunker reses ke PT Timah yang turut dihadiri para stakeholder. Tujuannya agar pertimahan ini dapat kembali pulih dan dalam pelaksanaan pertambangan, dapat melibatkan masyarakat. Sehingga nanti masyarakat tidak perlu kucing-kucingan lagi untuk menambang terkait persoalan hukum karena bisa diakomodir,” ungkap Bambang

Lebih jauh Bambang juga mendukung upaya PT Timah yang akan melibatkan masyarakat dalam proses penambangan melalui sistem kemitraan lewat koperasi. Sehingga nantinya masyarakat dapat menambang dengan mematuhi regulasi yang berlaku di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah, ujar Bambang

“Kami mendengar Dirut Timah memberikan komitmen tentang pelibatan masyarakat, tentang koperasi dan juga beberapa kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat. Sehingga kami berharap tata kelola pertimahan ini dapat betul-betul melibatkan masyarakat. Kami senang dengan tagline PT Timah, ‘Timah Untuk Masyarakat’,” ungkap Bambang

Kedepan, Ia berharap tidak ada lagi penambangan timah ilegal di Bangka Belitung sehingga dirinya mendorong PT Timah maupun perusahaan pertimahan di Bangka Belitung dapat mengakomodir masyarakat penambang agar bisa menambang sesuai dengan aturan yang berlaku, jelas Bambang

“Konsepnya sambung Bambang, kalau masyarakat nambang di IUP PT Timah, rangkul mereka dengan berikan SPK dan hasilnya diserahkan ke PT Timah, kalau di IUP swasta juga begitu, tentu ini harus dilakukan dengan asas kehati-hatian karena kita ingin penambangan harus dilakukan sesuai regulasi,” ungkap Bambang

Bambang mengatakan pelaksanaan pertambangan melibatkan masyarakat sesuai dengan regulasi sehingga masyarakat dapat penghidupan, negara dapat masukan dalam bentuk Pajak dan PNBB dan lingkungan dapat terjaga, ujar Bambang

Sementara itu, Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro menyamapaikan apresiasi atas dukungan dari Komisi XII DPR RI yang telah membantu PT Timah untuk terus meningkatkan kinerja Perusahaan, ujar Restu

Restu menambahkan, PT Timah telah melaksanakan sejumlah langkah strategis untuk melibatkan masyarakat dalam proses bisnis perusahaan melalui koperasi pertimahan yang nantinya akan mengakomodir para penambang rakyat, ujar Restu

Untuk meningkatkan kinerja produksi, Restu menyampaikan, PT Timah juga memperkuat sistem pengamanan wilayah konsesi perusahaan salah satunya melalui Program Block System “Sektor Khusus” Laut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah dilakukan kepada PT Timah. Kami berharap sinergi ini dapat terus terjalin dan PT Timah telah melaksanakan sejumlah langkah strategis untuk pelibatan masyarakat melalui sistem kemitraan yang nantinya akan diakmodir melalui koperasi timah. PT Timah juga berkomitmen untuk melaksanakan pertambangan timah dengan menerapkan prinisip kaidah penambangan yang baik sehingga bisa memberikan kontribusi yang optimal untuk masyarakat, negara dan Bangsa,” ujar Restu mengakhiri (RK14)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

LAMR Apresiasi Pengakuan Menkeu, Dorong Segera Transfer DBH

24 Juni 2026 - 12:56 WIB

KKP Pastikan Investasi di KITB Tetap Jalan, Penyegelan Bersifat Sementara

24 Juni 2026 - 09:11 WIB

Dirjen Imigrasi Lantik Sejumlah Pejabat Baru, Tegaskan Komitmen Perkuat Integritas dan Benahi Layanan Publik

23 Juni 2026 - 11:27 WIB

Komisi II DPRD Kota Batam Datangi Kemenkeu, Soroti Anjloknya DBH PPh 21 dan Persoalan NITKU di Coretax

18 Juni 2026 - 17:28 WIB

BRK Syariah Fasilitasi Penyaluran Dana PPKS untuk 16.021 Hektare Lahan Sawit di Riau

12 Juni 2026 - 09:08 WIB

Trending di Nasional