RiauKepri.com, PEKANBARU – Sedikitnya 25 pimpinan perguruan tinggi di Provinsi Riau menyatakan dukungan terhadap Daerah Istimewa Riau (DIR). Mereka menyampaikan komitmen tersebut dalam forum pembahasan draf naskah akademik DIR yang digelar di Balai Adat LAM Riau, Balairung Tenas Effendy, Rabu (24/9/2025), meski di luar diguyur hujan lebat.
Forum ini menjadi momentum penting, karena dihadiri langsung oleh rektor, guru besar, dan pimpinan kampus dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Riau.
Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyampaikan bahwa gagasan ini merupakan aspirasi lama masyarakat Riau yang telah hidup sejak 1949—tahun di mana kerajaan-kerajaan Melayu Riau memilih bergabung dengan NKRI.
“Daerah Istimewa Riau adalah bentuk pengakuan terhadap posisi Riau sebagai pusat tamadun Melayu. Gagasan ini memiliki landasan konstitusional kuat, seperti Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau,” ujarnya.
Datuk Seri Taufik juga menyebut, saat ini sudah terkumpul lebih dari 130 dukungan tertulis dari berbagai elemen masyarakat. Rencananya, naskah akademik DIR akan diserahkan ke DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah Pusat pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
Tim perumus DIR, Prof. Junaidi, memaparkan substansi keistimewaan Riau mencakup aspek peradaban Melayu, sistem pemerintahan berbasis kearifan lokal (tali berpilin tiga), peradilan adat, bahasa Melayu, serta pengelolaan pertanahan dan ekologi secara adat.
Ia juga menjelaskan tiga poin utama hak keistimewaan:
Dana keistimewaan kebudayaan Melayu sebesar 30% berbasis kontribusi SDA,
Tambahan prosentase DBH migas (20% minyak dan 35% gas) serta DBH non-migas sebesar 30%,
Hak kelola SDA secara berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.
Selain itu, keistimewaan juga mencakup kewenangan dalam tata kelola pemerintahan, hukum adat, sosial-budaya, dan ekonomi.
Rektor Universitas Islam Riau (UIR), Prof. Admiral, menyatakan dukungannya dan menyebut keterlibatan akademisi sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Naskah akademik sudah cukup kuat. Kami di kampus siap mendampingi proses perwujudan Daerah Istimewa Riau ini,” katanya.
Senada dengan itu, Prof. H. Tengku Dahril, juga dari UIR menilai naskah akademik DIR sangat relevan dengan kondisi historis dan sosial Riau. Namun ia mengingatkan agar gagasan ini tidak disalahartikan sebagai bentuk pemisahan dari NKRI.
Sementara itu, mewakili Universitas Riau (UNRI), Dr. Mexsasai Indra menyarankan agar konsep DIR lebih dielaborasi, terutama dalam kerangka hukum dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Diperlukan naskah akademik yang komprehensif, rancangan undang-undang, hingga regulasi khusus untuk menguatkan dasar hukum perjuangan ini,” ujarnya. (RK1)
