RiauKepri.com, BATAM — Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 dengan menekankan pentingnya sinkronisasi antara program daerah dan prioritas nasional. Fokus utama diarahkan pada peningkatan layanan publik, sektor pendidikan, serta percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Firmansyah, saat membuka Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Aula Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Jumat (10/10/2025).
Acara ini mengacu pada Permendagri RI Nomor 14 Tahun 2025 sebagai pedoman utama penyusunan APBD tahun depan.
“Penyusunan APBD 2026 harus mencerminkan sinergi antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil masyarakat Batam. Tujuannya agar pembangunan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Firmansyah.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra yang berhalangan hadir karena agenda lain.
Dalam paparannya, Firmansyah menjelaskan, penyusunan APBD 2026 akan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional serta Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026. Proses ini juga sudah diselaraskan dengan hasil kesepakatan antara Pemko Batam dan DPRD Kota Batam.
Pemko Batam akan menitikberatkan alokasi anggaran pada sejumlah sektor strategis, di antaranya:
-
Pendidikan dan peningkatan SDM,
-
Infrastruktur pelayanan publik,
-
Program percepatan penurunan stunting,
-
Pengendalian inflasi dan ketahanan ekonomi daerah,
-
Pengentasan kemiskinan ekstrem, serta
-
Pengawasan dan peningkatan standar pelayanan minimal (SPM).
Selain itu, Pemko Batam juga menyesuaikan penggunaan dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai dan Sawit, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Firmansyah menegaskan, penyusunan APBD bukan sekadar proses teknokratis, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa arah pembangunan Batam 2026 benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing kota ini,” tambahnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemko Batam berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memahami arah kebijakan dan prinsip efisiensi dalam penyusunan program tahun 2026 agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih terukur dan tepat sasaran. (RK6)
