RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – SEBUAH pertemuan berlangsung siang itu. Tempatnya di ruang tamu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepuluan Riau (Kepri) Dompak, Tanjungpinang, Senin (20/10/2025).
Sang Ketua, Iman Sutiawan sesekali menyelipkan humor. Canda dan tawa terdengar memenuhi ruangan. Diskusi dengan Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Provinsi Kepri Saibansah Dardani, Ketua Dewan Penasehat Marganas Nainggolan, Ketua Dewan Kehormatan Parna Simarmata, Ketua Dewan Pakar Ramon Damora serta para pengurus PWI Kepri dan PWI Tanjungpinang siang itu berlangsung hangat dan penuh keakraban.
“Sebenarnya pertemuan bisa saja di Batam. Namun Dompak (pulau tempat kantor DPRD Kepri, red) perlu juga dilihat langsung. Biar kawan-kawan pengurus PWI Kepri merasakan gelombang laut,” tutur Iman sembari melempar senyum.
Senin (20/10/2025) itu DPRD Kepri memang secara khusus mengundang pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri. Separuh lebih pengurus berada di Batam. Meski beberapa pengurus inti juga ada di ibu kota Tanjungpinang.
Ide-ide mengalir dari pengurus PWI yang diketuai oleh Saibansah Dardani. Baik bagi organisasi tertua wartawan itu maupun untuk pembangunan Provinsi Kepri. Iman menampung dan menanggapinya satu per satu.
Tak terkecuali dalam diskusi itu muncul persoalan ruang fiskal Kepri. Salah satu penyebabnya, kian berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD). Sementara kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) belum bisa mengimbangi penurunan TKD.
Alhasil, Anggaran Belanja dan Pembangunan Daerah (APBD) Kepri tahun 2026 bakal anjlok singnifikan. Dalam hitung-hitungan DPRD Kepri, akan turun menyentuh angka Rp 3,2 triliun. Padahal sebelumnya selalu bergerak naik hingga di atas Rp 4 triliun.
Akibat bakal anjloknya APBD 2026, ruang fiskal Kepri akan menyempit. Berbagai kegiatan dan pembangunan untuk masyarakat bakal tertunda. Penggunaan APBD harus betul-betul prioritas dan tepat sasaran.
Kondisi tersebut cukup ironis bagi Kepri yang selama ini terkenal sebagai ‘Lumbung Potensi’. Bayangkan Kepri yang mempunyai wilayah 96 persen lautan. Potensi sumber daya alam, terutama kemaritiman begitu besar. Namun potensi besar itu belum terkelola dengan baik.
Membahas masalah ini seketika wajah Iman Sutiawan berubah serius. Sebab potensi masalah ini memang sedang menjadi fokusnya sebagai Ketua DPRD Provins Kepri. Iman tidak ingin masyarakat menganggapnya cuma tidur-tidur. Melainkan, merupakan kewajiban bagi Sang Ketua untuk mencari jalan keluar, agar potensi tersebut tak sekadar catatan dalam angka.
Iman memaparkan banyak sekali potensi kemaritiman Kepri, mulai dari perikanan budidaya, perikanan tangkap hingga pariwisata bahari. Ada berbagai jenis tambang seperti pasir kuarsa dan timah. Jika potensi tersebut tidak diangkut semua keluar Kepri, maka angkanya sangat besar untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Harapan kita sumber daya alam Kepri ya, tidak diangkut semua,” imbuh Iman.
Selama ini semua kekayaan alam tersebut mengalir jauh ke pusat, dan sebagian bocor. Kalau pun ada yang kenbali ke daerah, angkanya tidak signifikan. Tentu pengembaliannya hanya bagian dari TKD.
Fokus Labuh Jangkar Bisa Atasi Sempitnya Ruang Fiskal
Menurut pandangan Iman Sutiawan, dari ‘lumbung potensi’ Kepri, labuh jangkar bisa menjadi solusi jangka pendek. “Dari sumber daya alam yang begitu besar, sektor labuh jangkar bisa kita andalkan dengan cepat. Kekayaan-kekayaan lain juga bisa, tapi masih butuh prosesnya panjang,” terang Iman.
Untuk itulah Sang Ketua Iman, sudah menyurati Kementerian Perhubungan. Sebab kementerian inilah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan hak pengelolaan jasa labuh jangkar atau parkir ruang laut 0 – 12 mil dari garis pantai.
DPRD juga sudah menyurati DPR RI untuk mendorong pemberian hak pengelolaan jasa labuh jangkar kepada Provinsi Kepri. Sebab sejauh ini, secara administratif, pengelolaan tersebut masih memerlukan aturan bersama yang harus ditandatangani antara Menteri Perhubungan dan Gubernur Kepri sebagai landasan resmi untuk pelaksanaannya.
“Kuncinya sebenarnya adalah kolaborasi pengelolaan kemaritiman. Khususnya lagi sektor labuh jangkar, baru ini bisa terlaksana,” imbuh Iman.
Realisasi labuh jangkar mustahil akan terealisasi tanpa kolaborasi berbagai pihak. Disebutkan Iman, mulai dari daerah dan pusat, kolaborasi antara DPRD dan DPR RI, kolaborasi Pemda dan Kementerian Perhubungan, termasuk pengusaha dan Pemda sendiri.
“Kita mempunyai empat orang anggota DPR RI asal Kepri, yang bisa mendorong cepat terlaksana dan terealisaainya labuh jangkar di Kepri. Kita mengajak dan menyuratinya secara resmi,” ujar Iman.
Upaya kolaborasi untuk pelimpahan kewenangan Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan labuh jangkar bertujuan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri dapat meningkat dari sektor ini. Dari kajian-kajian sebelumnya, baik dari kementerian maupun Pemprov Kepri, potensinya mencapai Rp 1,5 – Rp 3 triliun per tahun.
Potensi itu berasal dari enam titik utama labuh jangkar yang ada di Kepri, yaitu di Tanjungbalai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, dan wilayah Batuampar serta Sekupang. (*)
