RiauKepri.com, PEKANBARU– Di tengah tekanan fiskal dan tantangan global, Pemerintah Provinsi Riau mencatat sejumlah capaian strategis dalam satu tahun pemerintahan 2025–2026. Namun di balik angka-angka pertumbuhan, terselip pengakuan jujur dan permohonan maaf dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, kepada masyarakat.
Dalam penyampaian kinerja di Gedung Pauh Janggi Pekanbaru, Jumat (20/02/2026), SF Hariyanto menyebutkan pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2025 mencapai 4,79 persen, melampaui target awal RPJMD yang dipatok 3,9 hingga 4,23 persen.
Kontribusi Riau terhadap ekonomi nasional tercatat 5,08 persen. “Di tengah keterbatasan 2025, Alhamdulillah beberapa indikator justru melampaui target yang kita tetapkan. Pertumbuhan ekonomi kita mencapai 4,79 persen,” ujar SF Hariyanto.
Meski demikian, ia mengakui pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor primer dan ekspor komoditas. Hilirisasi dan penciptaan nilai tambah, kata dia, masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Tak hanya ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga melampaui target. Dari target 71,85 persen, realisasi mencapai 74,82 persen pada akhir 2025. Luas lahan terbakar menurun dan komitmen pembangunan rendah karbon mulai berjalan.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau meningkat menjadi 76,31 persen atau naik 0,64 poin, melampaui target kenaikan 0,57 poin.
Namun, di tengah capaian tersebut, SF Hariyanto tak menutup mata terhadap berbagai persoalan, terutama terkait tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur anggaran ke kabupaten/kota.
“Fokus pertama kita tahun ini adalah menjaga pelayanan dasar tetap berjalan, memastikan stabilitas terjaga, serta menyelesaikan kewajiban termasuk tunda bayar dan tunda salur,” katanya.
Ia memastikan seluruh kewajiban tersebut akan diselesaikan secara bertahap pada 2026 sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dalam nada yang lebih personal, SF Hariyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau atas program yang belum maksimal. “Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Riau. Dalam perjalanan satu tahun ini masih terdapat hal-hal yang belum maksimal. Namun kami tidak berhenti,” tuturnya.
Sejak ditunjuk sebagai Plt Gubernur, ia menegaskan fokus besarnya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemprov Riau membentuk tim optimalisasi PAD lintas instansi, melibatkan DPRD dan Forkopimda, serta mendorong digitalisasi pengelolaan pendapatan.
Pemprov juga mendorong investasi menggunakan rekening Bank Riau Kepri Syariah agar dividen yang dihasilkan dapat kembali untuk masyarakat Riau.
“Target kita jelas, potensi PAD akan bertambah hingga tiga sampai lima triliun dari pajak kendaraan, pajak bahan bakar, termasuk air permukaan,” jelasnya.
Dengan penguatan PAD, Pemprov Riau optimistis mampu memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga kesinambungan pembangunan.
“Dengan kemandirian fiskal yang kuat, kita bisa menuntaskan persoalan infrastruktur dan mempercepat pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (RK1/*)
