RiauKepri.com, PEKANBARU – Komisi II DPRD Provinsi Riau menyoroti efektivitas penggunaan anggaran di sektor peternakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Kamis (5/3/2026). Fokus pembahasan tidak hanya pada realisasi anggaran 2026, tetapi juga arah kebijakan program tahun 2027 agar lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, dewan menilai sejumlah program belum berjalan optimal akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah daerah. Kondisi ini berdampak pada tertundanya beberapa kegiatan strategis di sektor peternakan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau, Hardi Chandra, menegaskan bahwa evaluasi kali ini menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan program tidak hanya sebatas administratif, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi peternak.
Ia menyebutkan, tindak lanjut dari rapat sebelumnya masih terkendala oleh surat edaran Gubernur Riau terkait efisiensi anggaran. Akibatnya, beberapa program yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan.
“Dalam rapat ini kita ingin memastikan sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 serta kesiapan program ke depan agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengungkapkan bahwa struktur anggaran tahun 2026 masih didominasi oleh belanja rutin, sehingga ruang untuk kegiatan pengembangan menjadi terbatas.
Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah kegiatan penunjang mengalami penyesuaian, bahkan pemblokiran anggaran, termasuk untuk penyediaan jasa peralatan dan pelayanan perkantoran.
Pada sektor pengembangan peternakan, anggaran untuk penyediaan bibit dan pakan ternak turut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dinilai berpotensi mempengaruhi produktivitas peternak di daerah.
Meski demikian, beberapa kewajiban tetap diprioritaskan, seperti pembayaran tunda bayar Tahun Anggaran 2025 yang tidak mengalami pemblokiran dan tetap berjalan sesuai rencana.
Untuk Tahun Anggaran 2027, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengusulkan pagu anggaran yang difokuskan pada belanja pegawai, operasional, serta program strategis yang mendukung peningkatan produksi peternakan.
Komisi II DPRD Riau dalam kesempatan tersebut menekankan agar setiap program yang diusulkan ke depan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya peternak kecil yang membutuhkan dukungan nyata.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau Hardi Chandra, bersama anggota Komisi II lainnya, yakni Soniwati, Evi Juliana, Siti Aisyah, Monang Eliezer Pasaribu, dan Sutan Sari Gunung, serta dihadiri Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mimi Yuliani Nazir beserta jajaran. (adv)
