RiauKepri.com, ANAMBAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas kembali menegaskan perannya sebagai lembaga legislatif yang turut menentukan arah pembangunan daerah. Hal itu tercermin dalam Rapat Paripurna DPRD Anambas yang digelar pada Senin, 10 Agustus 2026, dengan agenda penting pembahasan dan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, hadir pula pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah pejabat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Bagi DPRD Anambas, pembahasan KUA dan PPAS bukan sekadar tahapan administratif dalam proses penyusunan anggaran daerah. Dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan keuangan pemerintah daerah memiliki arah yang jelas serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD menjalankan fungsi anggaran dengan memberikan pandangan, masukan, kritik, hingga usulan terhadap kebijakan yang akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Rian Kurniawan, menegaskan bahwa KUA dan PPAS memiliki posisi strategis dalam rangkaian perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Kesepakatan yang dihasilkan nantinya menjadi salah satu landasan dalam penyusunan RAPBD 2027.
Menurut Rian, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pembahasan anggaran berjalan secara konstruktif dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan anggaran perlu dikaji dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
“Berbagai pandangan, masukan, kritik, dan usulan telah disampaikan DPRD kepada Pemerintah Daerah. Sebaliknya, Pemerintah Daerah juga telah memberikan penjelasan dan argumentasi terhadap berbagai kebijakan yang direncanakan,” ujar Rian.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa DPRD Anambas tidak hanya menjalankan fungsi persetujuan terhadap rancangan kebijakan anggaran. Lembaga legislatif tersebut juga berperan dalam memberikan kontrol dan memastikan setiap rencana penggunaan anggaran memiliki dasar kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam proses pembahasan KUA dan PPAS, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pembahasan secara intensif. Proses tersebut menjadi ruang bagi kedua pihak untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah.
DPRD Anambas memandang kemitraan antara legislatif dan eksekutif sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan justru menjadi bagian dari proses demokratis untuk menghasilkan kebijakan yang lebih matang.
Melalui fungsi anggaran yang dijalankan, DPRD berupaya memastikan bahwa prioritas pembangunan yang dituangkan dalam dokumen KUA dan PPAS tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat Anambas. Kepentingan publik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang akan memperoleh dukungan anggaran.
Pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya DPRD untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, anggaran daerah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
Kesepakatan KUA dan PPAS selanjutnya akan menjadi pijakan dalam proses penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2027. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam setiap tahapan pembahasan APBD.
Bagi DPRD Anambas, proses penganggaran merupakan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah. Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten menjadi penting agar kebijakan pembangunan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Anambas.
Dengan disepakatinya KUA dan PPAS, DPRD Anambas kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD diharapkan terus menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Kabupaten Kepulauan Anambas. (Adv)
