RiauKepri.com, TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hendri Kurniadi mengklarifikasi pemberitaan mengenai tidak diundangnya Gubernur H. Ansar Ahmad dalam acara pelantikan kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri di Hotel Harmoni One, Batam pada Kamis, 17 September 2026 lalu.
Dalam kesempatan ini, Hendri mengungkapkan bahwa Gubernur Ansar tidak hadir dalam kegiatan tersebut jangan dimaknai sebagai bentuk ketidakpedulian maupun sikap yang tidak menghargai insan pers, khususnya PWI sebagai salah satu organisasi profesi.
Selama ini, kata dia, hubungan antara Pemprov Kepri dengan insan pers sudah terjalin sangat baik. Para wartawan juga selalu diberi ruang yang luas untuk menjalankan fungsi jurnalistik dalam setiap agenda pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan gubernur di tujuh kabupaten/kota di Kepri.
“Setiap kegiatan gubernur, baik di Tanjungpinang, Batam, Bintan, Lingga, Natuna, Anambas maupun Karimun, selalu diliput oleh kawan-kawan media yang menjalankan kegiatan jurnalistik,” demikian dijelaskan Hendri Kurniadi di Tanjungpinang, Rabu (23/9/2026).
Hendri menuturkan bahwa Gubernur Kepri selalu memandang pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi mengenai program dan pembangunan pemerintah kepada masyarakat.
“Seperti hari ini contohnya, gubernur juga tetap senang dan ‘humble’ melayani sejumlah media yang mewawancarainya usai acara dialog interaktif di Kantor RRI dan TVRI Tanjungpinang. Dan kita memang mengetahui bahwa Gubernur Ansar selalu begitu selama ini,” kata Hendri menyontohkan.
Surat Audiensi Menjadi Catatan
Terkait adanya surat permintaan audiensi dari PWI Kepri yang disebut belum mendapatkan jawaban, diakui Hendri hal tersebut akan menjadi catatan yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Belum terlaksananya audiensi tersebut bisa disebabkan kendala teknis atau miskomunikasi di tingkat staf dan birokrasi, dan saya yakin bukan karena adanya keinginan Gubernur untuk mengabaikan PWI Kepri,” ucap Hendri menjelaskan.
Adapun padatnya agenda gubernur yang harus menjalankan tugas pemerintahan dan melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah Kepri juga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya keterlambatan komunikasi.
“Kami akan mengecek kembali surat-surat tersebut di Biro Umum dan Diskominfo serta memastikan komunikasi dan silaturahmi dengan PWI Kepri dapat tetap terjaga dengan baik kedepannya,” kata Hendri mengharapkan.
Hendri juga menegaskan jika Pemprov Kepri akan melakukan tindak lanjut terhadap persoalan administrasi tersebut agar komunikasi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi wartawan tetap berjalan dengan baik. (RK/*)
