RiauKepri.com, SIAK- Di usia ke-27 tahun, Kabupaten Siak menghadapi kenyataan yang tidak sederhana. Daerah yang tumbuh dari rahim kekayaan minyak dan gas bumi itu kini harus berhadapan dengan tekanan fiskal, digebuk dengan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, serta kewajiban keuangan yang masih harus diselesaikan.
Di tengah keterbatasan itu, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si, memilih untuk tidak menyerah. Sebab bagi mantan wartawan itu, persoalan pembangunan bukan semata-mata masalah angka dalam APBD, panjang jalan yang dibangun, atau besarnya investasi yang masuk. Ada hak masyarakat yang harus dipastikan, anak-anak yang membutuhkan kesempatan pendidikan, warga yang menanti kepastian atas tanahnya, hingga harapan masyarakat di pelosok agar pembangunan tidak hanya berlonggok di pusat kota.
Di balik itu semua, diusia 27 tahun Siak: Afni menoreh sejumlah capaian sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pemerintahannya. Mulai dari perjuangan menagih kurang bayar DBH Migas sekitar Rp460 miliar sejak 2023, penurunan DBH Migas Siak hingga 72,31 persen pada 2027, sampai upaya membuka jalan bagi investasi dan memperkuat pelayanan dasar.
Saat bertungkuslumus berjuang, terselip satu pesan yang berulang kali ditegaskan Bupati perempuan pertama di Siak itu yakni, Siak tidak boleh kehilangan hak dan martabatnya hanya karena sedang menghadapi keterbatasan keuangan. Berikut ini wawancara khusus
dengan Bupati Siak Afni Zulkifli pada momentum HUT ke-27 Kabupaten Siak.
Kabupaten Siak kini berusia 27 tahun. Apa makna usia ini bagi seorang Bupati yang sedang memimpin daerah di tengah berbagai keterbatasan?
Dua puluh tujuh tahun bukanlah waktu yang singkat. Di dalamnya ada perjuangan para pendahulu, kerja keras para pemimpin, pengabdian aparatur, serta harapan, kerja keras dan doa seluruh masyarakat Kabupaten Siak.
Kita patut mensyukuri capaian yang telah diraih, tetapi juga harus berani melihat kekurangan yang masih ada. Waktu adalah amanah. Karena itu, usia 27 tahun ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki apa yang belum baik dan memperkuat tekad membawa Siak melangkah lebih maju.
Ketika Kabupaten Siak dibentuk pada 12 Oktober 1999, daerah ini hanya memiliki tiga kecamatan dengan jumlah penduduk kurang dari 200 ribu jiwa. Sekarang, berdasarkan data semester pertama 2026, jumlah penduduk telah mencapai 513.106 jiwa dan tersebar di 14 kecamatan.
Pertumbuhan ini membawa tanggung jawab yang semakin besar. Pelayanan harus menjangkau lebih banyak masyarakat, dan pembangunan harus hadir secara adil serta semakin dekat dengan rakyat.
Anda berulang kali menekankan, menyuarakan keadilan dan hak masyarakat. Mengapa hal itu menjadi perhatian utama?
Karena pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Kita harus memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Dunia usaha juga tidak bisa berjalan sendiri, dan masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Kita harus membangun kebersamaan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.
Bagi saya, setiap kebijakan harus kembali kepada kebutuhan masyarakat. Setiap jabatan adalah amanah, setiap pekerjaan merupakan pengabdian, dan setiap langkah harus memberikan manfaat bagi rakyat.
Salah satu kado HUT Siak adalah penandatanganan kerja sama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) senilai Rp57 miliar. Mengapa ini dianggap penting?
Ini menjadi sejarah baru bagi masyarakat di empat kampung pada Kecamatan Tualang dan Koto Gasib yang telah menantikan keadilan agraria selama puluhan tahun.
Kami telah menandatangani nota kesepahaman antara PT Aneka Intipersana (AIP) dan masyarakat, dengan nilai komitmen FPKM sebesar Rp57 miliar dalam bentuk usaha produktif.
Bagi kami, ini bukan semata-mata soal angka. Ada penghormatan terhadap hak masyarakat tempatan atas tanah dan sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Kami ingin memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di Siak, termasuk perusahaan berbasis industri dan hak guna usaha, memenuhi kewajibannya kepada masyarakat sekitar. Ekologi, bisnis dan ekonomi harus berjalan seimbang serta saling menguatkan. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, sementara masyarakat di sekitarnya tidak merasakan manfaat yang semestinya.
Di tengah keterbatasan anggaran, bagaimana pemerintah memastikan anak-anak Siak tetap mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak?
Pendidikan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anak-anak Siak harus memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk belajar dan meraih masa depan.
Saat ini, lebih dari 13.000 siswa SD dan SMP telah menerima seragam sekolah gratis. Selain itu, terdapat 6.323 pelajar dan mahasiswa penerima beasiswa.
Kita ingin memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan.
Dukungan pemerintah pusat juga terus kita perjuangkan. Pada 2026, Siak memperoleh dukungan revitalisasi 85 satuan pendidikan dengan anggaran sekitar Rp54,2 miliar, meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan pagu tahun sebelumnya sebesar Rp31,9 miliar untuk 36 satuan pendidikan.
Kami juga meresmikan revitalisasi SD Teluk Lanus melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR senilai Rp1,5 miliar, serta membangun rumah guru di Tanjung Pal.
Semua ini merupakan bagian dari upaya agar pelayanan pendidikan semakin baik, termasuk bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Terus, bagaimana pula dengan pelayanan kesehatan apa juga menjadi prioritas ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas?
Pelayanan dasar harus tetap menjadi prioritas. Di bidang kesehatan, cakupan Universal Health Coverage atau UHC Kabupaten Siak telah mencapai 98,87 persen. Artinya, kita terus berupaya memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan.
Dukungan APBN juga kita perjuangkan untuk memperkuat fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan dan pengadaan peralatan di RSUD Tengku Rafi’an serta berbagai peralatan kesehatan bagi puskesmas dan pustu.
Kondisi keuangan daerah memang menuntut kita lebih berhati-hati. Namun, efisiensi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Anggaran harus semakin diarahkan kepada pelayanan dasar dan program yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat.
Di sektor ekonomi, apa yang ingin Anda pastikan dari pertumbuhan yang telah dicapai Siak?
Pertumbuhan ekonomi harus membuka lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Siak mencapai 5,87 persen, meningkat dibandingkan 4,37 persen pada 2024. Tingkat kemiskinan juga turun dari 5,08 persen menjadi 4,40 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia mencapai 77,19 poin.
Ini merupakan perkembangan yang patut kita syukuri. Namun, kita juga harus jujur melihat tantangan yang masih ada. Tingkat Pengangguran Terbuka pada 2025 tercatat 5,30 persen. Karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Kita harus memperkuat dunia usaha, UMKM dan investasi agar semakin banyak lapangan kerja terbuka bagi putra-putri Siak.
Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kembali menjadi perhatian. Apa yang membuat Anda optimistis kawasan ini dapat menjadi penggerak ekonomi baru?
Kami ingin KITB benar-benar bergerak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam setahun terakhir, bersama jajaran direksi, kami menginventarisasi kembali calon investor, menata prosesnya, membangun komunikasi secara intensif, serta memberikan kepastian dan kemudahan sesuai aturan.
Kami juga berusaha meyakinkan investor yang sebelumnya mempertimbangkan untuk berpindah lokasi agar tetap melihat potensi KITB.
Alhamdulillah, sepanjang 2026, dua perusahaan berbasis industri telah menanamkan investasi dengan nilai mendekati Rp1,9 triliun. Yang menggembirakan, investasi yang masuk tidak hanya bergerak di industri hulu, tetapi juga mengarah pada hilirisasi industri berbasis kelapa sawit. Ini membuka alternatif kegiatan ekonomi baru bagi Siak.
Kami juga terus memperjuangkan pembangunan kembali pelabuhan KITB. Alhamdulillah, dokumen perencanaan teknis atau DED telah disetujui Kementerian Perhubungan pada tahun ini.
Bagi kami, ini bukan semata-mata soal membangun jembatan, dermaga atau pelabuhan. Ini tentang membuka kembali peluang ekonomi, menghubungkan potensi daerah dengan pasar, dan menjaga agar masyarakat Siak tidak kehilangan harapan di tengah ketidakpastian sektor migas.
PT Bumi Siak Pusako (BSP) juga disebut kembali mencatat keuntungan dan meningkatkan kontribusi kepada daerah. Seberapa penting peran BUMD dalam kondisi sekarang?
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah harus terus dilakukan, salah satunya melalui peningkatan kinerja BUMD. PT BSP kembali mencatat keuntungan dan meningkatkan kontribusinya kepada daerah. Ketika kami mulai menjabat, target dividen yang disampaikan sebesar Rp20 miliar. Tahun ini, kontribusinya mampu mencapai lebih dari Rp80 miliar.
Ini menunjukkan pentingnya pengelolaan potensi daerah secara serius dan terukur. Kita harus terus memperkuat sumber pendapatan sendiri agar Siak tidak selamanya bergantung pada DBH Migas.
Kemandirian fiskal tidak bisa dibangun dalam semalam. Namun, langkah-langkah untuk memperkuatnya harus terus dilakukan.
Persoalan DBH Migas menjadi tantangan besar. Anda menyebutkan penurunan DBH Migas Siak pada 2027 konon mencapai sekitar 72,31 persen. Bagaimana pemerintah daerah menyikapinya?
Kita menyadari tantangan fiskal ke depan tidak semakin ringan. Penurunan DBH Migas yang mencapai sekitar 72,31 persen merupakan tekanan yang sangat besar bagi Siak.
Namun, sekali lagi, Siak tidak akan menyerah. Kita akan terus melakukan penyehatan keuangan daerah secara bertahap, penuh kehati-hatian dan terukur.
Pada saat yang sama, kita tetap memperjuangkan hak daerah melalui peninjauan dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat, khususnya terkait perhitungan dan penyaluran DBH agar berlangsung transparan dan berkeadilan.
Siak tidak sedang meminta lebih. Kita memperjuangkan apa yang memang menjadi hak daerah yang berasal dari hutan, tanah dan sungainya. Sampai saat ini, kita juga terus memperjuangkan pelunasan kurang bayar DBH sejak 2023 yang nilainya sekitar Rp460 miliar.
Di setiap angka tersebut ada dampak sosial dan ekologis. Karena itu, persoalan DBH bukan hanya urusan pendapatan pemerintah, melainkan juga berkaitan dengan kemampuan daerah memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan.
Pada saat ini, Pemkab Siak masih harus menyelesaikan kewajiban keuangan dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana memastikan pelayanan masyarakat tidak ikut terganggu?
Kita harus terbuka mengenai kondisi keuangan daerah. Kewajiban tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp326,95 miliar. Hingga saat ini, telah dibayarkan Rp273,14 miliar atau sekitar 83,54 persen. Sisanya sudah dianggarkan dalam perubahan APBD 2026.
Sementara kewajiban tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp244,77 miliar dan akan terus diupayakan penyelesaiannya dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Kondisi ini mengharuskan kita lebih cermat dalam menentukan prioritas. Efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.
Kita juga terus memperjuangkan dukungan APBN, berkolaborasi dengan dunia usaha dan mengoptimalkan CSR. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya bergantung pada kemampuan APBD.
Apa contoh nyata kolaborasi dengan dunia usaha yang sudah dirasakan masyarakat?
Salah satunya perbaikan sejumlah ruas jalan kabupaten yang rusak parah sepanjang hampir 30 kilometer dengan melibatkan pembiayaan CSR dari sekitar 11 perusahaan yang beroperasi di Siak.
Selain itu, ada revitalisasi SD Teluk Lanus dan pembangunan rumah guru di Tanjung Pal.
Melalui dukungan APBN, pada 2026 Siak juga memperoleh pembiayaan pembangunan sekitar Rp370,84 miliar untuk berbagai sektor, termasuk kesehatan, infrastruktur, perumahan, pendidikan, kebudayaan dan pertanian.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan kolaborasi harus terus diperkuat. Pemerintah daerah perlu aktif memperjuangkan program, melengkapi dokumen teknis, dan memastikan setiap peluang pendanaan dapat dimanfaatkan. Kita ingin pembangunan tetap berjalan meskipun kemampuan APBD sedang terbatas.
Siak dikenal sebagai daerah dengan warisan sejarah Melayu yang kuat. Bagaimana memastikan kebudayaan tetap terjaga ketika anggaran harus diefisienkan?
Kebudayaan merupakan akar peradaban dan bagian dari identitas Siak. Karena itu, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat kita berhenti memperjuangkan pelestariannya. Salah satu yang membanggakan adalah ditetapkannya naskah kuno Syair Perang Siak sebagai Ingatan Kolektif Nasional 2026 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Pengakuan ini bukan hanya kebanggaan masyarakat Siak, tetapi juga menegaskan bahwa warisan sejarah dan budaya Melayu Siak memiliki arti penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Kita juga terus memperjuangkan dukungan untuk rehabilitasi museum, termasuk Museum Istana Asserayah Al Hasyimiyah dan Museum Budaya dan Sejarah Siak Balairung Sri.
Tema HUT ke-27, “Siak Harmoni, Melayu Lestari”, mengingatkan kita bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga budaya, lingkungan dan warisan daerah untuk generasi mendatang.
Apa yang ingin anda tinggalkan melalui pemerintahan ini ketika kelak masa jabatan berakhir?
Yang kita inginkan adalah pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kita ingin aparatur tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata. Karena itu, kita mendorong lahirnya ASN BERDAMPAK, yaitu aparatur yang peduli, inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Saya juga ingin setiap jabatan dipahami sebagai amanah. Setiap pekerjaan menjadi pengabdian, dan setiap langkah membawa manfaat bagi rakyat.
Pembangunan tidak selesai dalam satu periode pemerintahan. Apa yang kita kerjakan hari ini harus bisa dilanjutkan dan memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.
Terakhir, apa pesan Anda kepada masyarakat Siak pada usia ke-27 kabupaten ini?
Saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan. Siak dibangun oleh perjuangan para pendahulu dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu, masa depan Siak juga harus diperjuangkan bersama.
Kita tidak tunduk pada kesulitan dan tetap berjuang memenuhi hak-hak rakyat secara bermartabat. Setelah segala ikhtiar dilakukan, barulah kita bertawakal. Kita ingin Siak tidak hanya menjadi nama di atas peta, tetapi menjadi daerah yang diingat dan dihargai atas kontribusinya kepada Indonesia.
Dengan semangat “Siak Harmoni, Melayu Lestari” mari kita satukan langkah untuk membawa Siak menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, bermartabat dan berkelanjutan. Siak Hebat. (RK1)
