RiauKepri.com, BATAM – Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Batam H. Ahmad Surya, S.H., menerima kunjungan kuliah lapangan mahasiswa mata kuliah Hukum Tata Negara Universitas Batam (UNIBA), Selasa (10/11/2026).
Rombongan mahasiswa yang berkunjung sekitar pukul 09.30 WIB tersebut didampingi dosen pembimbing Dr. Agus Siswanto Siagian, S.H., M.H. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam dan disambut oleh jajaran Sekretariat DPRD Kota Batam.
Mengawali pertemuan, Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan mahasiswa. Beliau juga mengapresiasi inisiatif dan keinginan mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai Hukum Tata Negara melalui pembelajaran langsung di lingkungan lembaga legislatif.
Menurut Kamaluddin, kunjungan lapangan seperti ini menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung bagaimana fungsi dan tugas DPRD dijalankan dalam sistem pemerintahan daerah, sekaligus menghubungkan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Kamaluddin menguraikan secara ringkas tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi anggaran (budgeting), serta fungsi pengawasan (controlling).
Fungsi legislasi dilaksanakan melalui pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah. Sementara fungsi anggaran diwujudkan melalui pembahasan dan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Kamaluddin menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, DPRD menerapkan prinsip kolektif kolegial. Artinya, keputusan lembaga tidak ditentukan secara sepihak oleh satu orang, melainkan melalui mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan bersama sesuai tata tertib serta ketentuan yang berlaku.
“Dalam pengambilan keputusan, DPRD ini bersifat kolektif kolegial. Keputusan ditetapkan melalui mekanisme rapat dan forum resmi DPRD, dengan rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi,” ungkap Kamaluddin.
Pertemuan berlangsung interaktif dengan berbagai diskusi mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Para mahasiswa juga berkesempatan menyampaikan pertanyaan serta menggali lebih jauh proses kerja lembaga legislatif dalam menjalankan perannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, rombongan mahasiswa diajak melihat langsung ruang sidang utama DPRD Kota Batam, tempat berlangsungnya rapat paripurna. Melalui kesempatan tersebut, mahasiswa dapat mengenal lebih dekat suasana dan fasilitas persidangan yang menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
Kunjungan kuliah lapangan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.
Kamaluddin berharap kegiatan edukatif seperti ini dapat terus dilakukan sebagai sarana memperluas wawasan generasi muda, khususnya mahasiswa hukum, mengenai sistem ketatanegaraan dan praktik demokrasi di tingkat daerah.
Ia juga mendorong mahasiswa untuk terus meningkatkan pengetahuan, bersikap kritis, serta memiliki kepedulian terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, generasi muda diharapkan dapat mengambil bagian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*)
