RiauKepri.com, BATAM – Pernah jadi anggota DPRD di Kota Batam. Satu priode. Terus lanjut menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Kepri. Juga satu priode.
Vokal menyuarakan kepentingan masyarakat. Banyak interupsinya saat sidang paripurna. Selalu perotes atas kebijakan Gubernur yang dinilainya tak memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Dia akan terus menjadi politisi yang terus menyampaikan kepentingan masyarakat. Meski kini hanya dari luar. Tidak lagi di dalam, sebagai wakil rakyat. Cara Uba, seperti ini juga sudah dilakukannya dulu. Saat terus berjuang di jalanan, menjadi aktivis.
Nah, Rabu (20/11) siang, Bung Uba, begitu dia akrab disapa, menjadi narasumber dari Program POSMETRO Batam, Metro Forum. Berbincang-bincang soal politik. Yang saat ini lagi hangat. Tentulah pemilihan Gubernur Kepri nanti, di tanggal 27 November.
“Saya plesetkan, kalau Pak Rudi itu tipe pekerja, kalau Pak Ansar itu tipe pesandiwara. Jadi untuk memimpin provinsi dibutuhkan kejelasan-kejelasan, pada akhirnya masyarakat diberikan jaminan bahawa pemimpin melakukan A, B, C, D,” kata Uba.
Uba juga membahas soal kemungkinan penghentian proyek Infrastruktur oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Hari hari ini kita lihat berita, Presiden Pak Prabowo meminta dihentikan proyek proyek infrastruktur. Yang mungkin di sini, karena situasi ekonomi. Tapi di situ bukan berarti setop sama sekali. Kalau dikaitkan dengan di Kepri ini, kalau disetop maka jadi stag. Anda bisa melanjutkan proyek infrastruktur, tapi jangan memberatkan APBD – APBN. Kalau lihat dua kandidat ini, siapa yang punya pengalaman, siapa yang bisa melakukan tanpa APBD dan APBN, ya Pak Rudi. Contohnya Bandara dan Pelabuhan. Itu dengan swasta,” kata Uba.
Rudi, kata Uba, sudah berpengalaman mengembangkan daerah dengan bekerja sama dengan swasta.
“Kalau sebenarnya apa yang disampaikan Presiden untuk setop dulu infrastruktur, artinya harus ada upaya kreatif dari kepala daerah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Rudi,” ujar Uba.
Uba menyebut ada pemimpin bertipe sandiwara dan tipe pemberani. Maksudnya bagaimana?
“Saya lihat, kalau hanya dalam kontek rutinitas. Terus kita harusnya lebih dari itu. Kenapa saya bilang sandiwara. Pak Ansar dalam beberapa kampanye mengatakan, oh Batam itu APBD-nya besar. Terus ditambah lagi BP. Kalau saya jadi Gubernur, ya provinsi harus lebih besar dari Batam. Jadi maksudnya, masyarakat yang diminta untuk memahami situasi gubernur. Jadi tugas jadi gubernur apa?” tukasnya.
Tugas utama kepala daerah itu, meningkatkan pendapatan daerah. “Itu tugasnya. Bukan membuat alasan. Nanti malah membanding-mandingkan terus. Harus lebih hebat dari Batam, Riau. Dan itu tidak kita dengar. Kan tidak ada upaya-upaya. Di sisi lain, karena saya lihat ini, karena psikologisnya begitu,” katanya.
Di provinsi hampir sembilan puluh persen, pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan bermotor ini adalah given. Terberi. Artinya tidak perlu bekerja, orang datang membayar. Ini secara psikologis yang memengaruhi model kerjanya pemerintahan provinsi. “Nah, harusnya ada upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah di luar dari yang given tadi. harus ada terobosan. Itu yang kita lihat tidak ada dari Ansar,” kata Uba.
