RiauKepri.com, PEKANBARU,–Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, meminta Satuan Pelaksana (Satpel) Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Besar Vokasi dan Produktivitas diberdayakan secara maksimal. Sejak Balai ini dihibahkan Pemprov Riau ke pemerintah pusat , statusnya mengambang dan sulit untuk mengembangkan diri.
“Oleh karena itu, LAMR berkeinginan agar fasilitas ini memberi makna signifikan kepada masyarakat Riau, khususnya kepada anak kemanakan provinsi ini, ” kata Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, kepada media hari Senin (24/2).
Pernyataan itu dibuat setelah LAMR menerima kunjungan Hefriadi Putra, Plt Balai Besar Vokasi dan Produktivitas Riau, Senin. Dia diterima Ketum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf didampingi Datuk Seri Taufik. Selain itu ada Ketua MKA Datuk Nazif Efendi dan anggota MKA Datuk Lukman Syam.
Hal pertama yang harus dilakukan untuk pemberdayaan tersebut adalah menetapkan status BLK itu sendiri. Sejak diserahkan kepada pemerintah pusat, BLK Riau amat memprihatinkan. Lembaga ini belum memiliki Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tersendiri , tergantung pada balai besar kerja Sumut.
Mau membuat program, perusahaan yang ada di Riau, enggan untuk kerja sama, sebab status seperti sekarang menyebabkan BLK Riau tidak bisa mengeluarkan sertifikat. Akhirnya BLK Riau menumpang kegiatan pada BLK lain yang tentu saja tidak bisa memprioritaskan tenaga kerja tempatan.
Status yang ada sekarang pun menyebabkan dana operasional BLK Riau amat minimal, tak sampai Rp 20 juta per dua tahun. Pengelolanya pun hanya dua orang, PNS vertikal. Padahal, BLK ini mampu mendidik berbagai keahlian seperti las dan alat berat, bersaing secara global.
Baik Datuk Seri Marjohan maupun Datuk Seri Taufik, sepakat menyuarakan bahkan mendesak pihak terkait memberdayakan BLK tersebut baik pemerintah pusat, daerah, dan kalangan dunia usaha. Datuk Lukman Syam diminta memimpin tim bentukan LAMR untuk mewujudkan maksud tersebut. (RK3)
