RiauKepri.com, JAKARTA – Gelombang pengunduran diri aparatur sipil negara (ASN) sepanjang semester pertama 2026 menjadi sinyal bahwa birokrasi menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan sumber daya manusia, terutama dari kalangan pegawai muda. Fenomena ini memunculkan dorongan agar pemerintah mempercepat pembenahan sistem karier, lingkungan kerja, hingga kesejahteraan aparatur.
Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sebanyak 2.722 ASN mengundurkan diri atas permintaan sendiri selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 1.197 pegawai negeri sipil (PNS), 1.146 PPPK paruh waktu, 227 PPPK, dan 152 calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Mayoritas pegawai yang mengundurkan diri merupakan ASN dengan masa kerja relatif singkat. Sebanyak 58 persen di antaranya baru mengabdi antara nol hingga lima tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa fase awal karier menjadi periode yang paling rentan bagi ASN untuk memutuskan meninggalkan birokrasi.
Berdasarkan kelompok usia, ASN berumur 31 hingga 40 tahun menjadi penyumbang pengunduran diri terbesar dengan porsi 33 persen. Disusul pegawai berusia 51 hingga 60 tahun sebesar 32 persen dan kelompok usia 21 hingga 30 tahun sebanyak 20 persen. Sementara itu, dari sisi masa kerja, pegawai dengan pengalaman 26 hingga 30 tahun menyumbang 15 persen, sedangkan masa kerja 21 hingga 25 tahun mencapai 11 persen.
Berbagai alasan muncul di balik keputusan tersebut. Sejumlah ASN mengaku menghadapi beban kerja tinggi yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima. Selain itu, sebagian pegawai juga merasa kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan karier masih terbatas.
Seorang mantan PNS yang menggunakan nama samaran Surti mengaku memilih mengundurkan diri setelah sekitar tiga tahun bertugas di salah satu kementerian. Menurutnya, ritme kerja yang menuntut kesiapsiagaan setiap saat, jam kerja yang panjang, serta pembagian tugas yang tidak merata membuatnya sulit mempertahankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Keluhan lain datang dari ASN yang menggunakan nama samaran Jaya. Meski telah menyelesaikan pendidikan magister di luar negeri, ia mengaku masih ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya. Upaya untuk berpindah unit kerja juga disebut beberapa kali tidak memperoleh persetujuan.
Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam penerapan sistem merit di lingkungan birokrasi. Menurutnya, ASN yang memiliki kompetensi tinggi dan ide-ide baru berpotensi memilih keluar apabila merasa ruang untuk berkembang dan berinovasi masih terbatas.
Ia menambahkan, sektor swasta kini menawarkan peluang karier dan penghasilan yang lebih kompetitif sehingga menjadi alternatif bagi ASN muda yang ingin memperoleh pengembangan profesional lebih cepat. Karena itu, birokrasi dituntut mampu menghadirkan lingkungan kerja yang adaptif agar tetap menarik bagi talenta terbaik.
Meski demikian, BKN menegaskan bahwa alasan pengunduran diri setiap ASN tidak dapat digeneralisasi. Lembaga tersebut menyebut keputusan berhenti bekerja dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi kesehatan, urusan keluarga, keinginan membangun usaha, hingga memilih fokus pada pekerjaan lain.
Khusus bagi PPPK dan PPPK paruh waktu, sebagian pengunduran diri juga terjadi karena pegawai tersebut berhasil lulus dalam seleksi ASN pada formasi lain. Dengan demikian, BKN belum menyimpulkan bahwa faktor kesejahteraan atau lingkungan kerja menjadi penyebab utama seluruh pengunduran diri yang tercatat sepanjang semester pertama tahun ini.
BKN juga mencatat lima instansi dengan jumlah pengajuan pemberhentian atas permintaan sendiri terbanyak, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, rincian jumlah pegawai yang mengundurkan diri di masing-masing instansi belum dipublikasikan.
Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menilai perubahan karakter angkatan kerja menjadi tantangan baru bagi birokrasi. Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagja menyebut pemerintah terus memperkuat manajemen talenta dan sistem merit agar pengembangan karier ASN lebih mengedepankan kompetensi serta kinerja.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan bekerja, BKN mulai menerapkan kebijakan penempatan pegawai lebih dekat dengan domisili dan keluarga. Hingga akhir Juli 2026, sebanyak 38 pegawai telah dipindahkan ke lokasi kerja yang lebih dekat sebagai langkah mengurangi beban biaya transportasi dan tempat tinggal. Pemerintah berharap berbagai langkah pembenahan tersebut dapat meningkatkan kepuasan kerja sekaligus memperkuat daya tarik birokrasi bagi ASN, terutama generasi muda. (RK6/*)
