RiauKepri.com, PEKANBARU- Sejumlah usulan strategis sudahpun disampaikan Gubernur Riau Abdul Wahid bersama bupati dan wali kota se-Riau ketika melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (5/5/2025). Diharapkan, pertemuan ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah Pusat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Riau.
Setelah mengusulkan agar Bandara Sultan Syarif Kasim II dipindahkan, bersama-sama mengetas kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Meranti serta melakukan penguatan dan pengembangan kawasan industri dengan mengusulkan agar kawasan industri Tenayan di Pekanbaru dan kawasan ekonomi Siak Hulu di Kampar, menjadi satu kawasan industri yang terintegrasi, Gubri Wahid tak lupa menyampaikan masalah potensi kelapa sebagai komoditas unggulan di tiga kabupaten yakni, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Untuk menunjang produktivitas, Beliau meminta dukungan pembentukan balai benih kelapa yang tahan terhadap intrusi air laut serta menjadikan Riau sebagai pilot project pengembangan bibit unggul.
Sedangkan dalam konteks tata kelola pemerintahan, Gubri Wahid mengusulkan agar beberapa program Riau bisa masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia juga berharap pengelolaan kebun ilegal di kawasan hutan dapat dicarikan solusi melalui regulasi retribusi agar memberi manfaat kepada daerah.
“Ini menjadi aspirasi kami bersama teman-teman bupati dan wali kota, semoga Riau ini ada dapat dukungan sehingga tambah maju dan kami bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk kebun ilegal ini.
Jadi, kalau bisa ini menjadi retribusi bagi kami, ya kami bersyukur, tentunya juga sudah merdeka ini semua bupati dan wali kota,” ujar Gubri Wahid.
Kendala di Provinsi Riau, kata Gubri berkeluh kesah kepada Menteri Bappenas, banyaknya jalan yang rusak yang disebabkan truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Selain itu, banyaknya industri yang tidak ada izinnya, seperti sawit. Lahan sawit di Riau 4 juta hektare, namun yang memiliki izin hanya 1.2 juta hektare.
“Kami tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatasi hal ini, tentu pemerintah pusat melalui Bappenas untuk mengkonsolidir semua ini. Maka itu kami bawa semua bupati dan wali kota,” ujarnya.
Menanggapi usulan, ajakan dan keluh kesah Gubri Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudi mengatakan, bahwa betapa pentingnya pembangunan daerah sebagai fondasi keberhasilan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa Bappenas akan terus mendorong kolaborasi dan saling bantu antar pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.
”Sebab, tidak ada pembangunan nasional tanpa pembangunan daerah yang sukses, yang berhasil. Sebaliknya, banyak pembangunan daerah berhasil, pembangunan nasionalnya belum tentu berhasil, jadi peran bapak sekalian ini penting sekali dan saya ingin bapak justru bukan hanya kami bantu, tapi kita saling bantu,” ujar Rachmat.
Saya selama menjadi Menteri Bappenas, sambung Rachmat, ingin juga kemiskinan ekstrem berkurang, tidak ada kemiskinan ekstrem dari Aceh sampai Papua nggak ada lagi. ”Jadi, mari kita saling membantu,” katanya. (RK1/MCR)
Editor: Dana Asmara
