DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Bintan, Bandar Seri Bentan, Rabu (14/5/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Bintan Fiven Sumanti dan dihadiri oleh jajaran legislatif serta eksekutif. Rekomendasi disampaikan oleh Sekretaris Pansus, Hesti Gustrian, mewakili Panitia Khusus (Pansus) yang diketuai Indra Setiawan.
Sorotan atas APBD 2024
Dalam rekomendasinya, DPRD menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Total pendapatan daerah mencapai Rp 1,259 triliun, terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 320,01 miliar
- Dana Perimbangan: Rp 793,46 miliar
- Transfer Pemerintah Pusat lainnya: Rp 58,25 miliar
- Transfer Antar Daerah: Rp 84,09 miliar
- Pendapatan lainnya yang sah: Rp 3,5 miliar
Sementara total belanja daerah sebesar Rp 1,296 triliun, meliputi:
- Belanja Operasi: Rp 994,81 miliar
- Belanja Modal: Rp 181,22 miliar
- Belanja Tak Terduga: Rp 1,34 miliar
- Belanja Transfer: Rp 118,81 miliar
Untuk pembiayaan daerah, jumlahnya tercatat Rp 159,15 miliar.
DPRD memberikan apresiasi atas capaian PAD yang dinilai telah sesuai target. Hesti menyampaikan harapan agar peningkatan pendapatan daerah tidak membebani masyarakat.
“Kami apresiasi kinerja Pemkab Bintan dalam meningkatkan PAD melalui Badan Pendapatan Daerah. Harapannya, ke depan peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat,” kata Hesti.
Capaian dan Penghargaan
DPRD juga mengapresiasi sejumlah pencapaian Pemkab Bintan, antara lain:
- Nilai terbaik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 2024 dari KemenPAN-RB
- Lima kali berturut-turut meraih Peringkat I Innovative Government Award (IGA) untuk kategori Daerah Perbatasan Terinovatif Nasional
- Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kalinya
Rekomendasi Lintas Sektor
DPRD memberikan sejumlah rekomendasi untuk sektor-sektor strategis:
1. Pendapatan dan Keuangan Daerah
Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi melalui digitalisasi oleh Bapenda
Perencanaan belanja pegawai yang matang agar tidak menimbulkan SILPA besar oleh BKAD
2. Kesehatan
Dinas Kesehatan:
Edukasi masyarakat soal mekanisme Program Berobat Gratis
Kampanye pola hidup sehat dan pencegahan stunting
RSUD Bintan:
Pembenahan fasilitas dan alat kesehatan
Peningkatan kompetensi tenaga medis dan pelayanan IGD
Evaluasi kinerja administrasi dan tenaga medis sesuai SOP dan SPM
3. Sektor Lain
DPRD juga menyoroti urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bencana.
SILPA dan Evaluasi OPD
Pemkab Bintan melaporkan realisasi APBD 2024 menyisakan SILPA sebesar Rp 83,65 miliar. DPRD mencatat ada sejumlah OPD dengan serapan anggaran di bawah 93%, antara lain:
- BKAD
- Bapenda
- Dinas Kesehatan
- DP3AP2KB
- Dinas Perhubungan
- Dinas PUPR
Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Tambelan
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Fiven Sumanti menjelaskan bahwa SILPA tidak semata-mata akibat ketidakmampuan OPD.
“SILPA bukan berarti ketidakmampuan. Kadang ada faktor lain, misalnya honor RT/RW yang belum bisa dibayarkan karena yang bersangkutan meninggal dunia,” ujarnya.
Respons Pemerintah Daerah
Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, mewakili Bupati Roby Kurniawan, menyatakan bahwa rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Rekomendasi ini kami terima sebagai bentuk kemitraan dan pengawasan demi kemajuan Kabupaten Bintan. Evaluasi akan kami tindaklanjuti dengan serius dan tepat sasaran,” jelas Deby.
Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.(Adv)
