RiauKepri.com, PEKANBARU- Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Ade Agus Hartanto, meluahkan segala rasa risau kepada Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, dalam sebuah audiensi resmi yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Selasa (3/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, Ade mengungkapkan sejumlah persoalan serius yang membelit tata kelola keuangan daerah, terutama menyangkut tunda salur anggaran dan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Menurut Ade, ketidakpastian penyaluran dana dari pemerintah Provinsi Riau yang belum juga cair sejak 2023 menjadi beban besar bagi Pemerintah Kabupaten Inhu. Terlebih, anggaran tersebut telah dialokasikan dalam APBD 2025 dan menjadi dasar pelaksanaan program-program pembangunan daerah.
“Kami butuh kepastian angka dari Pak Gubernur guna pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Karena semuanya sudah kita tuangkan dalam APBD. Kalau ada kepastian, kami bisa menghindari tunda bayar kembali. Kalau pun harus ditunda, bisa kami sesuaikan dengan skema kontrak pembayaran pada 2026,” ujar Ade.
Selain tunda salur, tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga menjadi sorotan. Ade menyebutkan bahwa total tunggakan bersama antara Pemprov Riau dan Pemkab Inhu mencapai Rp74 miliar, dengan skema pembagian tanggung jawab 55 persen provinsi dan 45 persen kabupaten.
“Saya sendiri sudah mendapat peringatan dari BPJS. Tapi memang kami juga belum bayar,” ujarnya dengan nada prihatin.
Melihat kondisi tersebut, Ade mengusulkan agar diadakan forum diskusi bersama BPJS Kesehatan. Ia menilai bahwa mekanisme pelayanan dan penagihan BPJS perlu dibenahi agar lebih adil dan tidak membebani pemerintah daerah.
“Menagih cepat, mengurus pasien lambat. Ini masalahnya. Kita perlu ada FGD agar punya kepastian soal ini,” ungkap Ade.
Menanggapi hal tersebut, Gubri Abdul Wahid menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Kunjungan ini semoga menjadi jalan untuk menjawab keluh kesah yang terjadi di Inhu sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Wahid.
Pemprov Riau, kata Wahid, terus berupaya menggenjot pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak yang digerakkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dengan begitu, pemerintah kabupaten Inhu, harusnya dapat meniru langkah Pemprov Riau ini agar permasalahan bisa terkendalikan bersama.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita mencari pendapatan untuk membelanjakannya dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat,” ujar Wahid. (KR1/MCR)
