RiauKepri.com, PEKANBARU- Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah Abdul Wahid mengatakan, bahwa kemiskinan di Riau tidak bisa hanya dilihat dari sisi statistik. Menurutnya, akar persoalan kemiskinan jauh lebih kompleks, mencakup faktor budaya dan struktur kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kecil.
Hal itu disampaikan Wahid saat menghadiri Rapat Koordinasi percepatan program pembangunan 3 juta rumah untuk wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (14/8/2025).
Dalam rapat tersebut, Wahid menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional tersebut yang diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi jutaan rakyat miskin, termasuk di Riau.
“Kemiskinan bukan hanya karena kurangnya penghasilan. Ada faktor kultural, seperti kebiasaan hidup masyarakat adat yang tidak terbiasa tinggal di rumah permanen. Ada juga kemiskinan struktural akibat kebijakan yang membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya,” ungkap Wahid.
Dicontohkan suku pedalaman di Riau yang terbiasa hidup di atas sampan atau tanpa pakaian. Meskipun sudah dibangunkan rumah, sebagian dari mereka memilih kembali ke pola hidup lama karena belum sepenuhnya paham atau menerima konsep hunian modern.
“Untuk kasus seperti ini, kita tidak cukup hanya membangun rumah. Kita juga harus hadir memberi edukasi yang tepat. Kita perlu memahami cara hidup mereka, bukan memaksakan,” ucap Wahid.
Sementara itu, bentuk kemiskinan struktural, sambung Wahid, terjadi ketika warga yang tinggal di kawasan hutan dilarang mengelola sumber daya alam di sekitar mereka. Padahal, sumber penghidupan mereka ada di sana.
“Kalau mereka bisa mengelola tapi malah dibatasi, ya akhirnya tetap miskin. Jangan sampai ini terus terjadi. Kebijakan harus berpihak pada rakyat kecil,” ujar Wahid.
Datuk Seri berharap regulasi dari pemerintah pusat bisa lebih sederhana dan tidak menyulitkan, agar program-program seperti pembangunan rumah ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Program 3 juta rumah sendiri merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 pemerintahan Presiden Prabowo, yang bertujuan membangun dari desa dan memberdayakan masyarakat bawah. Tak hanya menyediakan hunian layak, program ini juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memutar roda ekonomi di berbagai daerah.
Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Rd. An An Andri Hikmat, menyebut pembangunan akan menyasar wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir dengan masing-masing target 1 juta unit.
“Kalau masyarakat tidak diberdayakan, kemiskinan tidak akan pernah selesai. Program ini adalah upaya nyata untuk mengangkat kesejahteraan rakyat,” ujarnya. (Adv)
