RIAU sedang berada di persimpangan arah. Di atas kertas, provinsi ini memiliki semua modal untuk menjadi motor ekonomi Sumatera—kekayaan alam, posisi strategis, dan sumber daya manusia yang cukup kuat. Namun, di lapangan, potensi besar itu sering kali tersendat bukan karena kurang sumber daya, melainkan karena kurang satu suara dalam kepemimpinan.
Fenomena ketidakharmonisan antara gubernur dan wakilnya, antara bupati dan sekda, bahkan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bukan hal baru. Hampir di setiap periode pemerintahan, terutama menjelang awal dan akhir masa jabatan, muncul jarak dan persaingan kepentingan. Ada yang ingin mempertahankan pengaruh, ada pula yang mulai menyiapkan langkah politik menuju Pilkada berikutnya. Akibatnya, energi politik yang seharusnya dipakai untuk membangun rakyat justru terkuras untuk saling menakar kekuasaan.
Di tengah tarik-menarik itu, rakyat kembali jadi penonton. Program pembangunan tersendat, proyek tertunda, dan kebijakan antara provinsi dan kabupaten kerap tidak sejalan. Bahkan di tingkat dinas, para pejabat bawah pun bingung: harus patuh ke siapa? Ke gubernur atau wakilnya, ke bupati atau sekda? Birokrasi kehilangan arah karena politik di atasnya bergejolak.
Padahal, hakikat kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling berkuasa, tapi siapa yang paling mampu menanggung tanggung jawab. Riau tidak butuh pemimpin yang pandai berpidato di depan kamera, melainkan pemimpin yang mau duduk satu meja, menyatukan ego, dan berpikir untuk kepentingan bersama.
Kekompakan bukan berarti harus satu partai, tapi satu tujuan—menyejahterakan rakyat. Bila pemimpin sibuk berperang tim, maka rakyatlah yang kalah. Bila pejabat saling menjatuhkan, pembangunan pun ikut roboh bersamanya.
Sudah saatnya elite politik Riau berhenti memelihara konflik. Rakyat tidak butuh drama politik, mereka butuh jalan yang mulus, sekolah yang layak, pelayanan publik yang cepat, dan lapangan kerja yang nyata.
Riau tak akan maju jika pemimpinnya hanya satu perahu tapi berlayar sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan adalah satu arah, satu kompas, dan satu tekad untuk membawa Bumi Lancang Kuning ke pelabuhan kesejahteraan.
Ke depan, akan lebih baik jika ada pembagian tugas yang jelas antara gubernur dan wakil gubernur, antara bupati dan wakil bupati, antara wali kota dan wakil wali kota. Pembagian itu bisa ditegaskan lewat surat keputusan resmi agar semua pihak tahu peran dan tanggung jawabnya. Wakil kepala daerah sebaiknya diberi kewenangan nyata untuk mengelola beberapa OPD atau dinas, agar tidak hanya menjadi “penunggu disposisi”.
Bukankah dulu mereka bersama-sama berjuang di Pilkada dengan janji yang sama untuk rakyat? Tak elok rasanya setelah menang, jalan sendiri-sendiri. Undang-undang menegaskan bahwa kepala daerah dan wakilnya adalah satu kesatuan, satu kotak. Maka semestinya mereka saling mengisi dan bersinergi.
Mari kita himbau dengan sisa waktu yang ada, agar para pemimpin di Riau kembali akur, kompak, dan serasi. Kalau pun ada perbedaan pendapat, pecahkanlah secara baik—biar pecah di perut, jangan di mulut. Karena hanya dengan dayung yang serentak, keuntungan pun akan serempak. Negeri maju, rakyat pun sonang.
Oleh: Tokoh Masyarakat Riau, Zulkarnaen Kadir.
