RiauKepri.com, BATAM – Kota Batam semakin dilirik pemerintah pusat sebagai kawasan strategis untuk pengembangan energi bersih sekaligus penguatan ekonomi nelayan berbasis koperasi. Momentum ini mengemuka saat Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima jajaran Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam rapat koordinasi di Kantor Wali Kota Batam, Sabtu (15/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus, mengungkapkan bahwa Batam diusulkan menjadi daerah percontohan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nelayan sekaligus lokasi pengembangan SPBU Nelayan berbasis koperasi. Usulan ini menempatkan Batam sebagai wilayah pertama di Indonesia yang akan menampung pilot project PLTS skala 1 megawatt.
“Tim PNRE akan datang besok untuk melihat langsung lokasi yang diusulkan. Jika sesuai, Batam dapat menjadi model nasional pengembangan energi bersih untuk komunitas nelayan,” ujar Panel Barus.
PLTS tersebut dirancang menyasar kawasan pesisir dan pulau-pulau penyangga yang selama ini menghadapi keterbatasan listrik. Selain itu, pemerintah juga mendorong koperasi nelayan untuk mengelola SPBU, mengikuti model serupa yang telah dimulai di Lampung Timur.
Amsakar Achmad menilai langkah ini bukan hanya membuka akses energi, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi masyarakat pesisir. Menurutnya, penggunaan PLTS akan berdampak luas, mulai dari peningkatan jam belajar anak hingga memperbaiki akses komunikasi bagi warga hinterland.
“Kebijakan ini sangat relevan untuk Batam. Penerangan yang stabil akan mengubah banyak hal di pulau-pulau penyangga. Kami siap memfasilitasi percepatan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan SPBU nelayan untuk mengurangi biaya operasional masyarakat pesisir yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk membeli BBM.
“Ini akan menjadi pengungkit ekonomi yang signifikan. Nelayan tidak lagi terbebani ongkos tambahan,” katanya.
Amsakar menambahkan, kebijakan Presiden melalui program Koperasi Merah Putih merupakan pendorong kuat pemberdayaan kelompok marginal dengan konsep menghadirkan fasilitas baru, meningkatkan layanan yang ada, dan memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal.
Pada kesempatan yang sama, Pemko Batam juga membahas percepatan implementasi Inpres Nomor 17 Tahun 2025 terkait pemetaan aset dan lahan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Batam menjadi daerah pertama di Kepulauan Riau yang menjalankan instruksi tersebut dan menjadi yang kedua secara nasional yang merampungkan pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Semua camat dan lurah sudah kami gerakkan. Alhamdulillah beberapa kelurahan sudah memiliki gerai koperasi dan sedang memulai pembangunan fisik,” ungkap Amsakar.
Hingga kini, Pemko Batam telah menyiapkan 64 titik lokasi koperasi, masing-masing dengan lahan minimal 1.000 meter persegi. Sebanyak 31 lahan sudah tuntas prosesnya, sebagian besar berasal dari fasilitas umum dan sosial.
“Batam punya karakteristik berbeda karena pengelolaan lahan berada di bawah BP Batam. Namun progresnya berjalan baik, dan kami akan terus percepat agar seluruh koperasi bisa segera beroperasi,” tegasnya.
Dengan rencana pembangunan PLTS, SPBU nelayan, dan percepatan Koperasi Merah Putih, Batam diposisikan sebagai kawasan eksperimen nasional pemberdayaan ekonomi pesisir berbasis energi bersih dan koperasi modern. (RK6/*)
