RiauKepri.com, BATAM – Pemerintah Kota Batam kembali menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pengembangan tata kelola pemerintahan dan kebijakan fiskal. Hal ini terlihat saat Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan kerja Wali Kota Tanjungbalai, Mahyarudin Salim, bersama Tim Penggerak PKK dan Bagian Kesra Setdako Tanjungbalai di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (25/11/2025).
Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Tanjungbalai mempelajari model pengelolaan daerah yang diterapkan Batam, terutama terkait sistem perpajakan daerah, efisiensi birokrasi, dan pola pelayanan publik yang dinilai mampu menunjang pertumbuhan ekonomi.
Amsakar menjelaskan bahwa struktur administrasi Batam memiliki keunikan tersendiri, karena terdiri dari dua entitas pemerintahan: Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Dualisme kewenangan ini, yang kerap dianggap kompleks, justru menjadi kekuatan strategis karena memungkinkan penerapan kebijakan khusus di kawasan Free Trade Zone (FTZ).
“Konsep dual governance ini memberi ruang bagi Batam dalam mengatur kawasan FTZ dengan fasilitas fiskal yang mendukung percepatan investasi. Ini salah satu alasan mengapa geliat ekonomi Batam tetap tinggi,” ujar Amsakar.
Melalui BP Batam, kawasan FTZ memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan keluar, PPN, hingga PPnBM, sehingga arus logistik menjadi lebih efisien dan berdampak pada keterjangkauan harga barang. Amsakar menegaskan bahwa regulasi barang masuk tetap mengikuti kebutuhan masyarakat Batam yang jumlah penduduknya terus bertambah.
“Fokus kami tetap pada stabilitas harga dan ketersediaan komoditas penting. Mekanisme pengaturan barang masuk disesuaikan agar harga tetap kompetitif bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain soal fiskal dan ekonomi, kedua kepala daerah juga berdiskusi mengenai penguatan peran Baznas sebagai pilar pemberdayaan sosial, terutama dalam menekan angka kemiskinan melalui pengelolaan zakat yang lebih terstruktur.
Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cendera mata sebagai simbol penguatan kerja sama dan komitmen kedua daerah untuk memperluas kolaborasi di berbagai sektor. (RK6/*)
