Menu

Mode Gelap
‘Malam Sastra Sumatera Luka’ PWI Kepri-PWI Batam Banjir Dukungan Warga Aceh, Sumut dan Sumbar PANTUNESIA Pukau Wakil Menteri Kebudayaan di Pos Bloc Jakarta Cuaca Riau Malam Ini Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang Polda Kepri Dukung Pelepasan Bantuan Kemanusiaan IJTI untuk Korban Bencana di Sumatra Bupati Siak Tetapkan Status Siaga Darurat Hidrometeorologi, Larang Siswa Berlibur ke Daerah Rawan Bencana Festival Sampan Layar ke-6 Bandul Meriah, Peserta dan Warga Tumpah Ruah

Pekanbaru

BRK Syariah Diproyeksikan Jadi Motor Keuangan Daerah, DPRD Soroti Penguatan Manajemen

badge-check


					Gedung DPRD Provinsi Riau. (Foto: Net) Perbesar

Gedung DPRD Provinsi Riau. (Foto: Net)

RiauKepri.com, PEKANBARU – Komisi III DPRD Riau menempatkan BRK Syariah sebagai fokus utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (1/12/2025). Rapat ini secara khusus membahas langkah strategis penguatan struktur, peningkatan tata kelola, hingga arah pengembangan bank yang menjadi tumpuan layanan keuangan syariah di Riau tersebut.

Komisaris Independen BRK Syariah, Roy Prakoso, menjelaskan bahwa sejumlah pembenahan internal telah berjalan, namun penguatan struktur organisasi dianggap menjadi kunci untuk membawa kinerja bank naik ke level lebih kompetitif. “Pendekatan dan proses sudah on track, tetapi untuk mencapai performa optimal, struktur manajemen perlu diperkuat,” ujarnya.

BRK Syariah juga menyoroti tantangan produktivitas pegawai dan perlunya penguatan budaya kerja. Saat ini, arus kas bank masih bertumpu pada nasabah ASN yang mencapai sekitar 75 persen. Manajemen menilai diversifikasi basis nasabah penting dilakukan agar pertumbuhan bank lebih sehat dan tahan terhadap tekanan industri.

Dalam rapat tersebut, DPRD menegaskan bahwa peran komisaris independen di BRK Syariah harus benar-benar menjadi penjaga profesionalitas dan keseimbangan kebijakan. “Komisaris independen harus menjaga idealisme agar setiap keputusan mendorong kemajuan BRK Syariah,” kata Anggota Komisi III, Edi.

Dari sisi kinerja, BRK Syariah mencatatkan capaian dividen Rp98 miliar dari target Rp108 miliar. Meskipun masih kurang Rp10 miliar, DPRD menilai pencapaian ini tetap positif mengingat kondisi industri yang penuh tantangan. Capaian tersebut juga menempatkan BRK Syariah tetap lebih unggul dibanding BUMD lainnya.

Selain isu BRK Syariah, rapat juga menyinggung evaluasi pembagian Participating Interest (PI) 10 persen migas bersama BUMD lain seperti PT Riau Petrolium. DPRD menekankan pentingnya skema yang lebih menguntungkan daerah tanpa terbebani cost recovery dan pajak yang selama ini menggerus pendapatan.

DPRD Riau berharap penguatan struktur, budaya kerja, dan tata kelola yang terus diperbaiki akan menjadi pondasi bagi BRK Syariah untuk meningkatkan pelayanan, memperluas jangkauan nasabah, dan memperbesar kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. “Rate kinerja BRK Syariah masih di atas BUMD lainnya, dan ini harus terus dijaga,” ujar Edi. (*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Cuaca Riau Malam Ini Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

7 Desember 2025 - 14:21 WIB

Kebun Dijarah, Pemegang KSO dengan Agrinas Mengadu ke LAMR

6 Desember 2025 - 08:30 WIB

SKK Migas Sumbagut dan PT BSP Salurkan Ratusan Paket Bantuan untuk Korban Banjir Longsor di Sumbar

5 Desember 2025 - 13:21 WIB

Merasa Terancam, Masyarakat Sakai Mengadu ke LAMR

4 Desember 2025 - 16:33 WIB

Kejar-kejaran: Berburu Pembuang Sampah di Pekanbaru

4 Desember 2025 - 10:04 WIB

Trending di Pekanbaru