RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Setahun bukan waktu yang panjang dalam perjalanan sebuah kota, tetapi cukup untuk membaca arah. Di Tanjungpinang, satu tahun kepemimpinan duet Lis Darmansyah dan Raja Ariza menjadi fase awal menata harapan sekaligus menguji ketahanan.
Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang memikul beban simbolik dan administratif. Kota ini dituntut menjadi etalase tata kelola, sekaligus rumah yang nyaman bagi warganya.
Duet Lis–Raja datang dengan visi besar bertajuk BIMASAKTI. Sebuah akronim panjang yang menyimpan ambisi menjadikan kota bukan sekadar tempat tinggal, tetapi ruang hidup yang berbudaya, manusiawi, dan berdaya saing.
BIMASAKTI bukan jargon kosong. Ia diterjemahkan ke dalam lima misi yang membumi: infrastruktur bernuansa Melayu, peningkatan kualitas manusia, ekonomi kreatif, pemerintahan digital, serta lingkungan yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Namun tahun pertama tak pernah steril dari ujian. Tekanan fiskal datang ketika dana transfer pusat dipangkas, membuat APBD 2026 menyusut puluhan miliar rupiah.
Dalam situasi itu, pilihan kebijakan menjadi penentu watak kepemimpinan: mengerem pelayanan atau menyusun ulang prioritas. Pemerintah kota memilih jalan kedua.
“Di tengah keterbatasan fiskal, program yang menyentuh langsung masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, suatu ketika.
Fokus pada manusia terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia. Selama tiga tahun terakhir, IPM Tanjungpinang bertahan di kategori sangat tinggi—sebuah indikator bahwa pembangunan tak melulu soal beton.
Pendidikan dan kesehatan menjadi penopang utama. Rata-rata lama sekolah meningkat, umur harapan hidup bertambah, memberi sinyal bahwa kualitas hidup bergerak ke arah yang lebih baik.
Stabilitas ekonomi pun dijaga di tengah ketidakpastian global. Inflasi terkendali, daya beli relatif terjaga, dan aktivitas ekonomi tetap berdenyut di pasar-pasar kota.
Kepercayaan investor menjadi indikator lain. Realisasi investasi yang melampaui target dua tahun berturut-turut mencerminkan keyakinan pelaku usaha terhadap iklim kota.
Namun angka-angka itu menemukan maknanya saat ditautkan dengan wajah-wajah warga. Bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, kebijakan bukan statistik, melainkan soal bertahan hidup.
Dalam dua tahun, jumlah penduduk miskin berhasil ditekan. Ribuan warga perlahan keluar dari kerentanan melalui program yang menyasar beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan.
Dana puluhan miliar digelontorkan dari APBD dan APBN. Bukan sekadar bantuan, tetapi upaya sistematis memutus rantai kemiskinan.
Peran kader posyandu juga mendapat perhatian. Insentif yang mereka terima menjadi pengakuan atas kerja senyap yang menopang kesehatan masyarakat dari tingkat paling bawah.
Di sektor pendidikan, kebijakan seragam dan perlengkapan sekolah gratis memberi napas lega bagi orang tua. Anak-anak bisa berangkat sekolah tanpa beban biaya awal yang sering kali menjadi penghalang.
Lebih jauh, hadirnya Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 menjadi simbol keberpihakan. Seratus anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan ruang untuk bermimpi lebih tinggi.
Di bidang kesehatan, pengobatan gratis di puskesmas selama setahun mempertegas makna “melayani”. Negara hadir saat warganya sakit, tanpa syarat yang berbelit.
Program pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah menjadi investasi jangka panjang—mencegah lebih murah daripada mengobati.
Nilai “Agamis” dalam BIMASAKTI tak berhenti pada slogan. Insentif keagamaan disalurkan lintas keyakinan, merawat harmoni dalam keberagaman.
Program wajib mengaji dengan sertifikat memantik diskusi publik. Di satu sisi, ia menjadi ikhtiar membangun karakter; di sisi lain, menuntut kesiapan sistem pendidikan yang inklusif.
Tata kelola pemerintahan juga bertransformasi. Digitalisasi layanan dan pendataan Kartu BIMA SAKTI dirancang untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Pembentukan CSIRT menandai kesadaran baru: keamanan siber kini sama pentingnya dengan keamanan fisik.
Kerja-kerja itu berbuah pengakuan. Penghargaan nasional dan provinsi datang silih berganti, menjadi validasi sekaligus pengingat akan standar yang harus dijaga.
Destinasi Pulau Penyengat kembali bersinar melalui penghargaan pariwisata, menghubungkan sejarah dengan masa depan ekonomi budaya.
Apresiasi dari Kementerian Kesehatan atas surveilans penyakit menular menunjukkan keseriusan sektor kesehatan kota.
Prestasi kelurahan di tingkat nasional menegaskan bahwa pembangunan tidak berhenti di kantor wali kota, tetapi menjalar hingga lingkungan terkecil.
Bagi Lis–Raja, tahun pertama adalah fondasi. Tahap awal menuju pembangunan jangka panjang yang lebih inklusif dan berkarakter.
Target 2030 sudah dipancang. Kota yang berbudaya, melayani, dan berintegritas bukan utopia, melainkan cita-cita yang diurai langkah demi langkah.
Setahun berjalan, arah mulai terbaca. Di tengah keterbatasan, Tanjungpinang belajar menjaga stabilitas, merawat manusia, dan menata masa depan—pelan, terukur, dan menyentuh denyut kehidupan warganya. (RK9)
