RiauKepri.com, SIAK– Suasana Ruang Rapat Zamrud, Komplek Rumah Rakyat, Senin (2/3/2026), terasa berbeda. Di hadapan perwakilan sejumlah perusahaan, Afni Zulkifli berbicara bukan sekadar soal investasi dan angka, tetapi tentang harapan anak-anak muda Siak yang menanti kesempatan kerja di tanah sendiri.
Audiensi tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Komisioner BAZNAS Kabupaten Siak, Kepala Dinas PUPR, Kepala DPMPTSP, Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di balik agenda formal itu, terselip pesan yang lebih personal, keberadaan perusahaan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
“Kami berharap perusahaan dapat memberikan ruang dan prioritas bagi tenaga kerja lokal sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Afni.
Menurut bupati perempuan pertama di Siak itu, banyak putra-putri daerah yang memiliki kompetensi, namun masih kesulitan menembus pasar kerja di kampung halamannya sendiri. Karena itu, Pemkab Siak berencana membentuk BUMD yang membidangi outsourcing tenaga kerja. Lembaga ini akan menjadi jembatan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja lokal yang kompeten.
Selain isu ketenagakerjaan, mantan wartawan tersebut, juga menyinggung kondisi infrastruktur. Ia mengajak perusahaan yang menggunakan jalan pemerintah untuk aktivitas operasional agar turut berpartisipasi dalam perawatan akses jalan umum. “Kalau jalan ini rusak, bukan hanya perusahaan yang terdampak, tapi juga masyarakat yang setiap hari melintas,” kata Afni.
Pemerintah daerah juga mendorong perusahaan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal dalam mendukung pembangunan.
Di sisi lain, Afni menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana seperti kebakaran dan banjir. Perusahaan diminta memiliki sistem tanggap darurat yang jelas, peralatan memadai, serta koordinasi yang baik dengan pemerintah dan aparat terkait, mengingat dampaknya bisa meluas hingga ke permukiman warga.
Tak kalah penting, ia mengajak perusahaan berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan, khususnya bagi warga di sekitar wilayah operasional. Baginya, kehadiran investasi harus membawa dampak sosial nyata.
“Perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat sekitar agar lebih berdaya dan sejahtera,” tegasnya.
Melalui audiensi ini, Pemkab Siak berharap lahir komitmen bersama antara pemerintah dan dunia usaha, bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk membuka lapangan kerja, menjaga infrastruktur, memperkuat kemandirian fiskal daerah, menekan angka kemiskinan, serta memastikan keselamatan masyarakat Kabupaten Siak. (RK1/*)
