RiauKepri.com, BATAM – Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi perayaan Idul Fitri 1447 H serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn.) Prof. Dr. (H.C.) Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., yang berlangsung di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin (9/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., Wakapolda Kepri Brigjen Pol Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., Ketua DPRD Provinsi Kepri H. Iman Sutiawan, S.E., Kajati Kepri, Danrem 033/WP, Kabinda Kepri, Danlanud RHF, Pejabat Utama Polda Kepri, para Kapolres/ta jajaran Polda Kepri, PJ Sekda Provinsi Kepri, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau bersama unsur Forkopimda.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Menurutnya, inflasi nasional saat ini tercatat 4,76 persen secara tahunan (year-on-year) dan 0,68 persen secara bulanan (month-to-month), sementara pemerintah menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 ± 1 persen.
Khusus untuk Provinsi Kepri, Mendagri menyampaikan bahwa kondisi inflasi daerah tergolong cukup baik. Inflasi Kepri tercatat sebesar 3,54 persen secara tahunan, yang menempatkannya sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia, meskipun inflasi tertinggi di wilayah Kepri masih terjadi di Kota Tanjungpinang.
Sementara itu, Kepala BPS RI dalam paparannya menjelaskan bahwa inflasi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait tarif listrik. Pada awal tahun sebelumnya terjadi deflasi akibat program diskon tarif listrik, sehingga ketika tarif kembali dinormalisasi, terjadi tekanan inflasi pada indeks harga konsumen (IHK).
Namun demikian, BPS memperkirakan tekanan inflasi dari komoditas listrik akan semakin berkurang mulai April 2026, ketika perbandingan indeks harga konsumen tidak lagi dipengaruhi efek dasar (low base effect) dari kebijakan diskon tarif listrik tahun sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau secara umum menunjukkan tren positif, sehingga diperlukan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Kapolda Kepri menyampaikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, situasi kamtibmas yang kondusif akan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta menciptakan iklim yang positif bagi aktivitas perdagangan, investasi, dan distribusi logistik di wilayah Kepri.
“Stabilitas kamtibmas menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika situasi keamanan terjaga dengan baik, aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lancar, distribusi barang tetap stabil, dan kepercayaan investor terhadap daerah juga semakin meningkat,” ujar Kapolda Kepri.
Melalui kegiatan rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, serta memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi momentum Ramadan dan Idul Fitri 1447 H.
Polda Kepri menegaskan bahwa Polri, khususnya Polda Kepri, siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait untuk menjaga stabilitas keamanan, kelancaran distribusi logistik, serta mendukung upaya pengendalian inflasi demi menjaga kesejahteraan masyarakat.
Terpisah, dalam kesempatan yang sama Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian, ingin melihat peta kerawanan, atau mengajukan pengaduan, untuk menghubungi Call Center 110 atau menggunakan aplikasi Polri Super Apps yang dapat diunduh melalui Google Play atau App Store. (*)
