Hasrul Sani Siregar, MA
Alumni Hubungan Antarabangsa, IKMAS, UKM, Bangi, Selangor, Malaysia/Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau
Menulis Skripsi : Hubungan Sipil-Militer di Myanmar dan Pengaruhnya Bagi Demokratisasi Politik (1988-1995)
Dalam beberapa agenda yang dibicarakan oleh para pemimpin ASEAN dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ke-48 di Cebu, Filipina tahun 2026, salah satunya adalah menyoroti perkembangan situasi politik dan keamanan di Myanmar pasca pemilihan umum serta terbentuknya pemerintahan baru di negara yang masih menerapkan militerisasi dalam pemerintahannya. Myanmar selama ini masih sangat tertutup dalam pemerintahannya yang diisi oleh beberapa jenderal militer. Posisi Indonesia terus mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Myanmar melalui pendekatan dialog dan keterlibatan aktif Negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan konflik di dalam negeri Myanmar, tanpa intervensi, namun terus mendorong negara tersebut menyelesaikan masalah masalah khususnya dengan kelompok perlawanan seperti kelompok perjuangan Karen, Shan, Kachin dan kelompok-kelompok lainnya yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Myanmar.
Pemberontakan dari kelompok etnis Shan di wilayah utara dan timur bersumber dari perlawanan terhadap dominasi etnis Burma. Pemberontakan dari etnis Shan sudah berlangsung lebih kurang 20 tahun. Etnis Shan memiliki dialek tersendiri yang serumpun dengan bahasa Thai yang berbeda dengan etnis burma yang mayoritas. Meskipun tentara pemerintah dalam 20 tahun terakhir ini secara terus menerus melancarkan operasi besar-besaran terhadap kelompok etnis Shan, tidak ada pertanda melemahnya perlawanan terhadap pemerintah yang ingin memisahkan diri dari pemerintah Myanmar. Perjuangan dari etnis Shan yang ingin memisahkan diri dari Myanmar didukung oleh kekuatan ekonomi yaitu penyelundupan ganja untuk membiayai perjuangan dari kelompok tersebut.
Tidak saja etnis dari Shan, etnis-etnis yang ada di Myanmar seperti Karen, Kachin dan Rohingya juga ingin memisahkan diri dari Myanmar dan menuntuk kemerdekaan. Etnis Karen selama ini telah berjuang untuk dapat memisahkan diri dari Myanmar. Perjuangan tentara Pembebasan Nasional Karen (Karen National Liberation Army) hingga sekarang masih terus berjuang untuk memisahkan diri dari Myanmar. Rekonsiliasi nasional di Myanmar masih belum berjalan dengan baik. Dominasi etnis Burma yang menguasai pemerintahan dan politik telah menimbulkan disharmonisasi hubungan diantara etnis-etnis yang ada di Myanmar.
Dalam beberapa perkembangan, sejumlah perkembangan positif patut pula dinilai dan di diapresiasi oleh negara-negara ASEAN seperti pertama; sekitar 6.000 lebih tahanan politik telah dibebaskan dan kedua; perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi tokoh pro demokrasi perempuan Myanmar yang juga anak dari tokoh pejuang kemerdekaan Burma yang telah berganti dengan Myanmar. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN akan terus membahas langkah-langkah lanjutan yang perlu dilakukan untuk merespons perkembangan terbaru di Myanmar secara terukur dan konstruktif. Sebagai satu kesatuan dalam kawasan ASEAN, negara-negara anggota ASEAN harus terus memberikan perhatiannya terhadap kondisi di Myanmar untuk bisa menemukan jalan damai dan dalam rangka memperbaiki situasi politik dalam negeri Myanmar. ASEAN dalam mendorong penyelesaian damai konflik di Myanmar serta menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
Posisi ASEAN terhadap Myanmar adalah tetap mengupayakan transisi demokrasi di negara tersebut dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi-politik regional ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN sangat mendukung adanya transisi demokrasi menuju Pemerintahan yang Demokratis, Rekonsiliasi Nasional dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di negara tersebut. Hal yang sangat penting pula bahwa, ASEAN mendukung Myanmar untuk menyelesaikan masalah dalam negerinya sendiri. Myanmar gagal menjadi ketua ASEAN tahun 2026 yang menggantikan Malaysia dan Filipina di tunjuk menjadi Ketua ASEAN tahun 2026 mengingat Myanmar belum dapat menyelesaikan konflik di dalam negerinya. Dan di harapkan estafet kepemimpinan ASEAN tahun 2027 yang akan datang adalah Myanmar dengan melihat situasi dan kondisi di negara tersebut.
