RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Media pijarkepri.com bersama Beritakepri dan Riaukepri.com menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita (2026) di Brasa Bistro, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Sabtu (23/5/2026)
Kegiatan itu dihadiri masyarakat, mahasiswa, akademisi, aktivis lingkungan, hingga wartawan.
Film dokumenter tersebut merupakan karya kolaborasi jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono, yang sebelumnya dikenal lewat film Sexy Killers dan Dirty Vote, bersama antropolog dan peneliti isu Papua, Cypri Paju Dale.
Film ini diproduksi melalui kolaborasi sejumlah lembaga, di antaranya Watchdoc, Greenpeace Indonesia, LBH Papua Merauke, Yayasan Bentala Pusaka, Ekspedisi Indonesia Baru, dan Jubi.id.
Pemimpin Redaksi pijarkepri.com, Aji Anugraha, mengatakan nobar tersebut digelar untuk membuka ruang diskusi publik mengenai situasi Papua yang diangkat dalam film dokumenter itu.
“Film ini menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan di Papua melibatkan pengerahan militer dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat,” kata Aji.
Menurutnya, film tersebut memperlihatkan bagaimana proyek pangan dan energi di Papua dinilai tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi ruang hidup dan kebudayaan masyarakat lokal.
Dalam diskusi usai pemutaran film, perwakilan Yayasan Ecology Kepulauan Riau, Rahima Zakia, menyoroti pentingnya melihat persoalan Papua dari sudut pandang ekologis dan kebudayaan secara bersamaan.
“Ekologi tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Pembangunan harus selaras dengan lingkungan dan kehidupan masyarakatnya,” ujar Rahima.
Ia menegaskan, persoalan Papua bukan semata isu lingkungan, melainkan berkaitan dengan hak hidup masyarakat adat, ruang kelola alam, dan keberlanjutan budaya lokal.
Sementara itu, akademisi FISIP UMRAH, Yudhanto Satyagraha Adiputra, menilai film tersebut berhasil menggambarkan bagaimana kebijakan negara dapat menjadi instrumen kekuasaan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Menurut Yudhanto, kebijakan ketahanan pangan yang melibatkan aparat militer di Papua tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik dan ekonomi yang bekerja di baliknya.
“Negara menggunakan kebijakan sebagai instrumen kekuasaan. Dalam konteks Papua, legitimasi ketahanan pangan membuka ruang masuknya militer ke wilayah sipil,” ujarnya.
Ia juga menilai kebijakan tersebut berpotensi menggeser identitas budaya dan gastronomi masyarakat Papua demi kepentingan proyek pangan dan energi berskala besar.
Diskusi berlangsung dinamis dengan beragam tanggapan dari peserta. Sejumlah peserta menilai film dokumenter tersebut membuka perspektif baru mengenai relasi antara pembangunan, lingkungan, militerisasi, dan hak masyarakat adat di Papua. (*)
